INGATLAH – Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Nanda Satria, menyatakan kesiapannya untuk mengawal peningkatan bantuan modal bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Nanda mengusulkan agar nominal bantuan ditingkatkan dua kali lipat, dari semula Rp2 juta menjadi Rp4 juta per pelaku usaha, guna memperkuat stabilitas ekonomi masyarakat.
Komitmen ini disampaikan Nanda Satria usai menyerap aspirasi warga dalam agenda reses di Pasa Lalang, Kelurahan Kuranji, Kota Padang, Kamis (5/2/2026).
Ia menilai besaran bantuan senilai Rp2 juta yang selama ini disalurkan melalui Dinas Koperasi dan UKM belum cukup signifikan untuk menopang biaya operasional usaha.
Keterbatasan modal inilah yang ditengarai menjadi pemicu banyaknya pelaku usaha kecil yang terjerat pinjaman berbunga tinggi dari lembaga pembiayaan tidak resmi.
“Bantuan yang diterima relatif kecil, sehingga belum mampu menutup kebutuhan operasional usaha. Akibatnya, banyak pelaku UMKM masih terjerat pinjaman berbunga dari bank maupun lembaga pembiayaan,” ujar Nanda.
Sebagai langkah konkret, Nanda Satria akan memperjuangkan usulan kenaikan bantuan ini melalui koordinasi intensif dengan Dinas Koperasi.
Target utamanya adalah mendorong Pemerintah Provinsi untuk segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai payung hukum kenaikan bantuan tersebut pada tahun ini.
“Ini akan kami perjuangkan melalui Dinas Koperasi. Kami juga akan mendorong penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait kenaikan bantuan UMKM pada tahun ini,” tegasnya.
Selain fokus pada bantuan modal individu, Nanda juga mengajak masyarakat untuk aktif membentuk koperasi.
Langkah ini selaras dengan program strategis Presiden Prabowo Subianto mengenai penguatan Koperasi Merah Putih sebagai instrumen pemerataan ekonomi nasional.
Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM, peluang dukungan bagi koperasi jauh lebih besar, bahkan bisa mencapai angka di atas Rp100 juta dalam bentuk aset produktif, tergantung pada jenis usaha yang dikelola.
“Kita dorong masyarakat membentuk koperasi sesuai program Presiden, agar terjadi pemerataan ekonomi dan tercipta ruang bersama untuk memperoleh penghasilan demi kesejahteraan masyarakat,” tutur Nanda.
Serap Aspirasi Lintas Sektor di Kuranji
Reses di Pasa Lalang tersebut dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat, mulai dari lurah, tokoh pemuda, hingga pengurus masjid.
Selain isu permodalan, warga juga menitipkan aspirasi terkait sektor pertanian, pendidikan, dan keagamaan.
Nanda menegaskan bahwa seluruh masukan yang menjadi kewenangan tingkat provinsi telah dicatat untuk diperjuangkan.
Sementara untuk persoalan di tingkat kota, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Padang demi memastikan solusi yang cepat dan tepat. (*)
