PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus membenahi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 sebagai langkah strategis pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak di Kota Bertuah. Sistem ini dirancang untuk menjawab persoalan klasik penerimaan peserta didik yang kerap memunculkan ketimpangan akses hingga potensi anak putus sekolah.
Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, menyebutkan bahwa SPMB telah diekspose lebih awal dan segera difinalisasi melalui Surat Keputusan Wali Kota sebelum dikoordinasikan dengan Kementerian Pendidikan.
“SPMB ini sudah kita ekspose lebih awal. Setelah ini sistemnya akan difinalisasi dan dikeluarkan melalui SK Wali Kota serta dikoordinasikan dengan Kementerian Pendidikan,” ujar Markarius usai memimpin rapat koordinasi SPMB 2026, Rabu (25/2/2026).
Menurutnya, pembenahan sistem ini menjadi solusi konkret untuk mengatasi persoalan wilayah yang selama ini kesulitan mengakses sekolah negeri maupun sekolah swasta mitra pemerintah. Pemko ingin memastikan tidak ada lagi anak yang tertinggal hanya karena keterbatasan zonasi atau daya tampung.
Selama ini, Pemko Pekanbaru kerap melakukan sweeping untuk mendata anak yang tidak tertampung sekolah, lalu mengakomodasinya melalui penambahan rombongan belajar (rombel). Namun pola tersebut dinilai kurang efektif karena bersifat reaktif.
“Dengan sistem ini kita sudah buat simulasi. Harapannya ketika dijalankan, seluruh anak bisa langsung terakomodir tanpa harus ada lagi proses penyisiran anak putus sekolah,” jelasnya.
SPMB 2026 akan mengakomodasi sejumlah jalur penerimaan, mulai dari jalur domisili, prestasi hingga afirmasi. Skema ini dirancang agar seluruh calon peserta didik memiliki kesempatan yang proporsional sesuai kriteria yang ditetapkan.
Markarius mengakui, berdasarkan data pemerintah, masih terdapat kekurangan rombel terutama di jenjang SMP. Disparitas antara jumlah lulusan SD dan daya tampung SMP menjadi tantangan utama setiap tahun ajaran baru.
Untuk mengatasi hal itu, Pemko Pekanbaru membuka kerja sama dengan sekolah swasta. Saat ini, sekitar 21 SMP swasta telah bergabung dalam skema kemitraan dan jumlahnya masih berpotensi bertambah.
“Kita buka terus peluang kerja sama dengan sekolah swasta lainnya agar seluruh peserta didik bisa tertampung,” ungkapnya.
Menjawab kekhawatiran orang tua terkait kualitas sekolah swasta, pemerintah memastikan standar mutu tetap menjadi prioritas. Pemko Pekanbaru telah berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) guna menjamin mutu sekolah swasta yang menjadi mitra program.
“Langkah ini diharapkan memberikan rasa aman bagi orang tua. Insyaallah mutunya terjamin. Jadi orang tua tidak perlu khawatir jika anaknya harus bersekolah di swasta yang sudah bekerja sama dengan pemerintah,” paparnya.
Melalui pola SPMB yang baru ini, Pemko Pekanbaru menargetkan tidak ada lagi anak yang tercecer dari sistem pendidikan. Sistem tersebut disebut bukan sekadar pembaruan administratif, melainkan upaya strategis untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Pekanbaru.
