INGATLAH – Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menyampaikan sejumlah catatan krusial kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI dalam Rapat Kerja yang berlangsung, Rabu (18/2/2026).
Catatan tersebut merupakan hasil evaluasi langsung dari kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Mentawai guna memperkuat program transportasi nasional tahun anggaran 2026.
Zigo menegaskan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur transportasi laut menjadi kunci utama dalam memperkuat konektivitas wilayah kepulauan dan mendorong ekonomi daerah.
Dalam rapat tersebut, Zigo mengapresiasi perbaikan fasilitas dua dermaga utama pada tahun 2026, yakni di Tuapejat dan Siberut.
Namun, ia menekankan agar setiap proyek transportasi turut menyediakan ruang usaha bagi masyarakat lokal.
“Kami menyarankan setiap pembangunan dermaga, stasiun atau fasilitas transportasi lainnya disediakan ruang untuk UMKM, untuk kios. Kita sama-sama tahu setiap ada tempat keramaian pasti ada aktivitas perdagangan,” ujar Zigo.
Selain itu, ia meminta Kemenhub segera menuntaskan sertifikasi aset Dermaga Sioban.
Pasalnya, dermaga ini memiliki peran vital sebagai lokasi bongkar muat Bahan Bakar Minyak (BBM) yang memengaruhi ketersediaan energi di Mentawai.
Zigo juga menyoroti masalah distribusi logistik yang memicu kenaikan harga barang di Mentawai akibat antrean truk dari Kota Padang yang mencapai satu hingga dua hari.
Untuk sektor keamanan, ia meminta penyediaan kapal patroli di pantai barat Sumatera guna mengantisipasi kondisi laut yang sulit diprediksi.
“Di wilayah pantai barat Sumatera ternyata belum ada pos patroli. Kalau belum bisa dibangun pos, minimal dikirim kapal patroli yang dapat beroperasi optimal,” jelasnya.
Beralih ke sektor transportasi darat, Zigo memberikan kritik tajam terkait rendahnya realisasi pengadaan palang pintu perlintasan kereta api di Sumatera Barat yang sebelumnya dijanjikan melalui skema CSR BUMN.
Ia juga menyayangkan lambatnya perbaikan rel di Lubuk Buaya, Kota Padang, sepanjang 80 meter yang memakan waktu hingga dua bulan.
Menurutnya, keterlambatan ini berdampak pada keselamatan publik karena sering memicu kecelakaan.
“Saya ingin menanyakan kapan ini mulai dilaksanakan. Jangan menunggu lagi ada kecelakaan baru ditindaklanjuti,” tegas Zigo.
Menutup penyampaiannya, Zigo mendesak Kementerian Perhubungan untuk segera menetapkan pejabat definitif Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Mentawai.
Hal ini dianggap mendesak karena posisi tersebut telah dijabat oleh Pelaksana Tugas (PLT) selama satu tahun, sehingga pelayanan pelabuhan dinilai belum berjalan maksimal. (*)
