INGATLAH – Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, melakukan peninjauan langsung terhadap proyek preservasi jalan nasional di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (5/2/2026).
Fokus peninjauan berada pada dua titik krusial, yakni ruas Jalan Tanah Badantuang-Kiliran Jao serta ruas Sungai Dareh-Junction (Koto Baru).
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pengerjaan infrastruktur tersebut berjalan tepat waktu dan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.
Zigo menjelaskan bahwa kedua proyek ini dibiayai melalui skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Terkontrak sejak 31 Oktober 2025, proyek jangka menengah ini ditargetkan rampung sepenuhnya pada 25 Oktober 2027.
“Kami turun langsung ke lapangan untuk memastikan pekerjaan preservasi jalan ini berjalan sesuai rencana, baik dari sisi kualitas maupun waktu pelaksanaan. Ini proyek jangka menengah yang sangat penting. Karena itu, saya minta semua pihak bekerja serius dan profesional. Jangan ada kompromi terhadap mutu,” tegas Zigo.
Secara teknis, penanganan di ruas Tanah Badantuang-Kiliran Jao mencakup rekonstruksi 4,98 km, rehabilitasi mayor 19 km, dan minor 2,9 km. Sementara untuk ruas Sungai Dareh–Junction, meliputi rekonstruksi 5,45 km, rehabilitasi mayor 11,8 km, serta minor 2,1 km.
Zigo menekankan bahwa jalur yang tengah diperbaiki merupakan urat nadi logistik Sumatera Barat. Jalur ini menghubungkan distribusi barang dari Pulau Jawa, Palembang, Lampung, dan Jambi.
“Ruas jalan ini bukan jalan biasa. Ini jalur utama logistik. Kalau jalur ini terputus satu hari saja, harga bahan pokok di Padang bisa langsung naik. Ini yang tidak boleh terjadi,” ujarnya.
Ia memberikan peringatan keras kepada penyedia jasa agar tidak bekerja asal-asalan atau membiarkan proyek mengalami keterlambatan (molor), karena hal tersebut akan merugikan masyarakat luas.
Selain fungsi logistik, peninjauan ini juga menjadi langkah awal persiapan menghadapi Arus Mudik Lebaran 2026.
Zigo meminta agar teknis pengerjaan di lapangan diatur sedemikian rupa agar tidak memicu kemacetan parah bagi pengguna jalan.
“Kita tidak ingin pekerjaan preservasi justru menimbulkan kemacetan atau hambatan saat arus mudik. Semua harus diatur dengan baik,” tambahnya.
Komisi V DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal proyek infrastruktur strategis di Sumatera Barat agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai penunjang hajat hidup orang banyak. (*)
