BeritaEkonomi

Pemerintah Belum Rencanakan Diskon Tarif Listrik 2026, Ini Penjelasan Menkeu

×

Pemerintah Belum Rencanakan Diskon Tarif Listrik 2026, Ini Penjelasan Menkeu

Sebarkan artikel ini
Token listrik. (Foto: Ingatlah.com)
Token listrik. (Foto: Ingatlah.com)

INGATLAH – Pemerintah hingga saat ini belum memiliki rencana untuk kembali memberikan diskon tarif listrik pada 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kebijakan tersebut masih belum masuk dalam agenda pembahasan pemerintah.

“Sampai sekarang belum ada usulan. Nanti kita lihat seperti apa masukannya,” ujar Purbaya dalam media briefing akhir tahun 2025, seperti dikutip dari CNBC, Sabtu (3/1/2026).

Purbaya menjelaskan, kebijakan diskon tarif listrik sangat bergantung pada kondisi perekonomian nasional.

Apabila ekonomi menunjukkan perbaikan yang solid pada triwulan pertama 2026, maka stimulus berupa diskon listrik dinilai tidak lagi diperlukan.

Baca Juga  Terkait Kasus Korupsi Unit Induk Pembangkit Sumbagsel, KPK Tahan Dua Pejabat PLN

“Kalau ekonominya sudah lari, ya enggak usah. Nanti Anda doakan saja saya kerjanya benar sehingga ekonominya bagus,” kata Purbaya.

Sebagai catatan, pemerintah sebelumnya pernah memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen pada Januari–Februari 2025.

Kebijakan tersebut dirancang sebagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung stabilitas ekonomi nasional di awal tahun.

Diskon tarif listrik saat itu diberikan kepada pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) dengan daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA.

Baca Juga  Target PAD Parkir Padang 2026 Naik 58 Persen, Dishub Bidik Rp5,4 Miliar

Total penerima manfaat mencapai 81,4 juta pelanggan rumah tangga, dari sekitar 84 juta pelanggan PLN secara keseluruhan.

Rinciannya, sebanyak 24,6 juta pelanggan dengan daya 450 VA, 38 juta pelanggan 900 VA, 14,1 juta pelanggan 1.300 VA, serta 4,6 juta pelanggan 2.200 VA menikmati kebijakan tersebut selama dua bulan.
Ke depan, pemerintah menegaskan akan tetap mengedepankan kehati-hatian fiskal serta efektivitas kebijakan, dengan menyesuaikan stimulus terhadap kondisi ekonomi aktual.