INGATLAH – Bukti keseriusan Pemerintah Pusat dalam menangani dampak bencana di Sumatera Barat (Sumbar) kembali terlihat.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mendarat untuk kedua kalinya di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Rabu malam (17/12) pukul 18.31 WIB guna meninjau langsung progres pemulihan di wilayah terdampak.
Menggunakan pesawat kepresidenan PK-GIG, kehadiran orang nomor satu di Indonesia ini disambut langsung oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, serta Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta.
Mengenakan setelan safari cokelat khasnya, Presiden tampak siap memulai rangkaian agenda kerja maraton di Ranah Minang.
Berbeda dengan kunjungan pertama pada awal Desember lalu, kali ini Presiden dijadwalkan melakukan peninjauan udara menggunakan helikopter.
Langkah ini diambil untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai kerusakan dan progres perbaikan infrastruktur di titik-titik krusial.
Adapun wilayah yang menjadi fokus tinjauan meliputi:
-
Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam.
-
Kecamatan 2X11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman.
-
Kawasan strategis Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar.
Kunjungan ini menunjukkan konsistensi Presiden dalam memastikan instruksinya pada kunjungan 1 Desember lalu di Bumi Kasang Permai benar-benar terlaksana di lapangan.
Keseriusan kunjungan kerja ini kian dipertegas dengan hadirnya sejumlah menteri kunci dalam rombongan kepresidenan. Presiden didampingi oleh:
-
Prasetyo Hadi (Menteri Sekretaris Negara)
-
Mayor Teddy Indra Wijaya (Sekretaris Kabinet)
-
Tito Karnavian (Menteri Dalam Negeri)
-
Syafri Syamsudin (Menteri Pertahanan)
Gubernur Mahyeldi Ansharullah menyampaikan apresiasinya atas perhatian beruntun yang diberikan oleh Kepala Negara.
“Kehadiran Bapak Presiden untuk kedua kalinya dalam waktu singkat adalah suntikan semangat bagi kami di daerah. Ini membuktikan bahwa Pemerintah Pusat tidak membiarkan Sumatera Barat berjalan sendirian dalam proses pemulihan pascabencana ini,” ujar Mahyeldi di sela penyambutan.
Kunjungan ini diharapkan dapat mempercepat sinkronisasi antara kebijakan pusat dan eksekusi daerah, terutama dalam pembangunan kembali infrastruktur vital yang lumpuh akibat banjir bandang beberapa waktu lalu. (*)
