INGATLAH – Melihat bencana di Sumatera Barat (Sumbar), Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengambil keputusan besar dan mengharukan dengan membatalkan seluruh rangkaian resepsi pernikahan ketiga putranya.
Resepsi pernikahan anaknya ini semula dijadwalkan pada 6–7 Desember 2025 di Padang.
Pembatalan ini dilakukan sebagai bentuk prioritas penuh terhadap penanganan darurat bencana hidrometeorologi yang melanda hampir seluruh wilayah Sumbar.
Mahyeldi menyampaikan keputusan tersebut melalui akun media sosialnya pada Senin (1/12), menegaskan bahwa amanah jabatan harus didahulukan dari urusan pribadi.
“Sebagai ayah, tentu saya ingin hadir dalam momen bahagia keluarga. Namun sebagai Gubernur, saya harus mendahulukan amanah,” ujar Mahyeldi.
Keputusan ini diambil bersama keluarga sebagai wujud solidaritas terhadap ribuan masyarakat yang kini berjuang memulihkan kehidupan mereka pascabencana.
Tidak Pantas Merayakan di Tengah Duka
Mahyeldi menjelaskan bahwa kondisi Sumbar saat ini menuntut perhatian penuh pemerintah daerah.
Ribuan keluarga memerlukan bantuan segera, mulai dari evakuasi, pemulihan infrastruktur, hingga distribusi logistik.
“Kami merasa tidak pantas rasanya merayakan kebahagiaan ketika saudara kita tengah berjuang dan berduka,” ungkapnya, sekaligus menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh kerabat dan tamu undangan yang telah merencanakan kehadiran.
Menanggapi pertanyaan publik mengenai alasan pembatalan alih-alih penundaan.
“Pesta pernikahan bukan inti dari sebuah pernikahan,” katanya sembari mengajak masyarakat untuk mendoakan para korban dan relawan.
Keputusan Gubernur ini didasarkan pada skala bencana yang sangat besar. Data yang divalidasi per Minggu, 30 November 2025, mencatat kerugian daerah telah melampaui Rp1 triliun.
Angka korban jiwa dan terdampak juga terus meningkat, dengan 132 orang meninggal dunia dan 118 orang masih dinyatakan hilang.
Bencana ini melanda 16 kabupaten/kota, dengan kerusakan fisik meliputi 33.000 unit rumah, 16.000 hektare lahan pertanian, serta puluhan fasilitas umum seperti sekolah, rumah ibadah, dan infrastruktur irigasi.
Pemerintah daerah berkomitmen penuh memantau dan mendukung pemulihan masyarakat di seluruh wilayah terdampak. (*)
