INGATLAH – Kabupaten Agam kini menjadi titik fokus tragedi kemanusiaan akibat banjir bandang dan longsor.
Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, harus menggunakan helikopter untuk meninjau langsung Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Sabtu (29/11), karena akses darat terputus total.
Kunjungan ini dilakukan bersama Kapolda Sumbar Irjen Gatot Tri Suryanta, Bupati Agam Benni Warlis, dan tim gabungan lainnya.
Vasko Ruseimy mengungkapkan bahwa situasi di lokasi tersebut “sangat berat” akibat desa yang terisolasi sepenuhnya.
Kondisi terbaru menunjukkan skala bencana yang mengkhawatirkan.
“Hingga kunjungan saya, sekitar 300 orang masih belum ditemukan, sementara belasan korban meninggal telah ditemukan oleh warga dan petugas yang bekerja bahu-membahu,” ujar Vasko.
Beberapa jenazah korban bahkan terpaksa disemayamkan sementara di halaman masjid. Dua jenazah yang belum teridentifikasi langsung diterbangkan ke Rumah Sakit Bhayangkara Padang untuk proses forensik.
“Ini duka yang sangat dalam bagi Sumatera Barat. Kita akan terus berjuang sampai semua korban ditemukan dan setiap keluarga mendapatkan kepastian,” tegas Wagub, sembari memprioritaskan pembukaan akses jalan darat agar bantuan dapat segera menjangkau lokasi.
Korban Jiwa Melambung, Ribuan Mengungsi
Secara keseluruhan, data bencana di Sumbar terus bergerak naik. Kepala Pelaksana BPBD Sumbar, Era Sukma Munaf, melaporkan perkembangan hingga Sabtu malam:
-
Korban Jiwa: 98 orang meninggal dunia.
-
Hilang: 93 orang masih dalam pencarian.
-
Terdampak: 29.536 orang, dengan 9.410 di antaranya mengungsi.
Kerusakan infrastruktur juga masif: 1.798 unit rumah rusak, 11 musala, dan 4 fasilitas kesehatan rusak.
“Semua data ini masih bergerak, karena masih ada pencarian dan pendataan di lapangan,” kata Era.
Daerah yang mengalami kesulitan akses terburuk adalah Palembayan (Agam) dan Malalak, yang disebut “terkepung”karena jalur Padang Lua dan Sicincin rusak berat. Era menyebut, pengerahan alat berat, termasuk empat excavator yang tiba Sabtu pagi, kini difokuskan untuk memprioritaskan pembukaan jalur darat. (*)
