INGATLAH.COM – Pemerintah Provinsi Riau mulai mematangkan rencana pembangunan tahun depan.
Hal itu ditandai dengan penyampaian Nota Pengantar Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026 oleh Pelaksana Tugas Gubernur Riau (Plt Gubri), SF Hariyanto.
Nota itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Riau, Rabu (26/11/2025) di Pekanbaru.
Dalam penyampaiannya, SF Hariyanto menegaskan bahwa penyusunan APBD bukan sebatas pemenuhan prosedur formal.
Namun merupakan wujud komitmen pemerintah daerah untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Nota APBD ini bukan hanya kewajiban konstitusional, tetapi bentuk komitmen bersama untuk memastikan pembangunan berjalan berkelanjutan,” ujarnya di hadapan anggota dewan.
Pendapatan Daerah Rp8,254 Triliun
APBD Riau 2026 dirancang dengan struktur pendapatan sebesar Rp8,254 triliun. Angka tersebut menurut Hariyanto merupakan proyeksi realistis yang mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional maupun regional.
Dari total itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp5,279 triliun. Pemerintah akan mengoptimalkan sumber pendapatan melalui intensifikasi pajak, ekstensifikasi sektor potensial, serta pengendalian kebocoran penerimaan.
“Peningkatan PAD terus diupayakan dengan meningkatkan transparansi dan memperkuat pengawasan pendapatan,” kata Hariyanto.
Sumber pendapatan lainnya berasal dari transfer pemerintah pusat sebesar Rp2,965 triliun, serta pendapatan lain yang sah sekitar Rp9,25 miliar. Pemprov juga mendorong optimalisasi penerimaan sektor sawit dan peluang eksplorasi cadangan migas di Blok Rokan.
Belanja Daerah Rp8,3 Triliun, Fokus Pada Layanan Dasar
Pada sisi belanja, kebutuhan anggaran dirancang sebesar Rp8,3 triliun. Dana ini diprioritaskan untuk memperbaiki layanan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta program pembangunan produktif.
Pemprov juga memastikan tata kelola keuangan tetap disiplin dan akuntabel. Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) ditetapkan Rp66,8 miliar sebagai bentuk kehati-hatian fiskal.
“Pengelolaan anggaran yang bersih adalah modal penting untuk menjaga kepercayaan publik,” tegasnya.
Komitmen Pada Pembangunan Berkeadilan
SF Hariyanto berharap pembahasan lanjutan bersama legislatif berjalan konstruktif sehingga setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Ia menegaskan APBD harus menjadi tolak ukur keberpihakan pemerintah kepada rakyat, bukan sekadar angka-angka di atas kertas.
“Dengan tata kelola yang kuat dan kerja sama eksekutif-legislatif, kita pastikan setiap agenda pembangunan tahun 2026 tepat sasaran,” tutupnya.
