INGATLAH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rahmat Saleh, menekankan perlunya bangsa Indonesia memiliki desain pemilu yang lebih berkualitas dan didasarkan pada riset ilmiah.
Penegasan itu disampaikannya dalam diskusi bersama para peneliti, termasuk Prof. Zuhro dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), di Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Diskusi ini dinilai Rahmat sebagai langkah awal yang krusial dalam mempersiapkan arah demokrasi yang lebih matang di masa depan.
Topik utama yang dibahas mencakup tantangan penyelenggaraan pemilu nasional pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah pola Pilkada serentak.
“Hari ini kami berdiskusi dengan teman-teman di BRIN untuk membahas bagaimana desain pemilu ke depan yang cocok untuk Pileg, Pilpres, dan juga Pilkada tahun 2029. Tentu pembahasan ini tidak lepas dari keputusan MK terakhir,” ujar Rahmat.
Melampaui Prosedural, Menuju Demokrasi Berbasis Bukti
Rahmat Saleh menilai bahwa demokrasi yang kuat tidak cukup hanya dijalankan secara prosedural. Ia menekankan bahwa sistem pemilu harus adil, transparan, dan berbasis data agar pesta demokrasi lima tahunan tidak hanya menjadi ritual politik semata.
“Kalau kita ingin hasil pemilu yang berkualitas, maka desain sistemnya harus berbasis riset. Demokrasi bukan hanya soal memilih, tapi juga soal memastikan pilihan rakyat diterjemahkan dalam kebijakan yang berpihak,” tegasnya.
Sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKS Bidang Organisasi, Administrasi, dan Literasi Kepartaian, Rahmat menjelaskan bahwa partai politik memiliki tanggung jawab moral untuk memperkuat fondasi demokrasi.
Salah satu langkah penting adalah memperkuat sinergi antara lembaga politik (DPR) dan lembaga riset (BRIN), agar kebijakan pemilu ke depan dapat lebih terukur dan objektif.
Ia mendesak agar semua pihak berani mengkaji kelemahan sistem pemilu saat ini, seperti biaya politik yang tinggi, lemahnya kaderisasi partai, hingga representasi politik yang belum merata.
“Semua itu harus dikaji secara ilmiah agar bisa diperbaiki dengan pendekatan berbasis bukti,” ungkapnya.
Pentingnya Literasi Politik Masyarakat
Selain perbaikan sistem, Rahmat Saleh juga menyoroti pentingnya pendidikan politik yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Ia menilai, literasi politik yang rendah masih menjadi hambatan besar dalam mewujudkan demokrasi yang substantif.
“Demokrasi tidak akan matang jika masyarakat tidak memahami arti dari partisipasi politik. Suara rakyat harus disertai kesadaran bahwa mereka ikut menentukan arah bangsa,” katanya.
Rahmat berharap, hasil diskusi di BRIN ini bisa menjadi masukan konkret bagi DPR dan penyelenggara pemilu dalam menentukan arah kebijakan menuju 2029.
“Demokrasi yang berkualitas berawal dari desain yang cerdas dan berbasis riset. Kita ingin sistem politik yang melahirkan pemimpin terbaik,” tutup Rahmat. (*)
