INGATLAH.COM – Ikatan Keluarga Pandai Sikek (IKAPSI) Pekanbaru menggelar rapat penting bersama jajaran Pemerintah Nagari dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pandai Sikek, Selasa (21/10/2025) malam.
Rapat ini diadakan sebagai respons terhadap permasalahan pembangunan geotermal (energi panas bumi) yang direncanakan di Nagari Pandai Sikek, Sumatra Barat (Sumbar).
Ketua IKAPSI Pekanbaru, Marjis Dt Barbanso dalam sambutannya menyampaikan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat Nagari Pandai Sikek yang secara tegas menolak pembangunan geotermal di kampung halaman mereka.
“Kami sebagai masyarakat Pandai Sikek yang berada di rantau mendukung penuh kegiatan penolakan ini. Kami akan berupaya membantu secara maksimal dengan segala upaya masyarakat nagari dalam menolak pembangunan geotermal,” ujar Marjis Dt Barbanso.
IKAPSI Pekanbaru telah mengadakan rapat internal untuk membahas penolakan ini dan berhasil mengumpulkan hampir 600 tandatangan warga Pandai Sikek yang berada di Pekanbaru.
Dukungan ini akan diserahkan langsung kepada jajaran pemerintahan Nagari Pandai Sikek untuk diteruskan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat sebagai aksi nyata penolakan.
“Jika kita sepakat dan kompak antara kampung dan rantau, saya yakin usaha kita akan berhasil dan kampung kita akan selamat dari proyek pembangunan ini,” tegas Marjis Dt Barbanso.
Mas’ap Widiawan Dt Bandaro, Wali Nagari Pandai Sikek, menyampaikan rasa haru dan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh warga Pandai Sikek di Pekanbaru.
Ia menyambut baik usaha dan perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat di Pekanbaru untuk kampung halaman, dan sepakat menolak langkah ini dimulai melalui pertemuan yang melibatkan unsur pemuda, tokoh-tokoh masyarakat, dan pemerintah setempat.
“Berdasarkan hasil analisa dan pertemuan yang telah diadakan, kami sepakat untuk menolak pembangunan geotermal di Nagari Pandai Sikek dengan mempertimbangkan asas mudharat yang ditimbulkan,” jelas Mas’ap Widiawan Dt Bandaro.
Menurutnya, pembangunan geotermal berpotensi merusak ekosistem sumber daya alam dan mata pencaharian masyarakat setempat. Dampak negatif yang ditimbulkan akan sangat besar bagi keberlangsungan kehidupan warga sekitar.
“Perjuangan ini masih panjang dan terus berlanjut sampai aspirasi kita didengar oleh pejabat-pejabat pemerintah pusat untuk membuat kebijakan penghentian proyek pembangunan ini,” tambahnya.
Dedi Irawan, Anggota DPRD Tanah Datar, mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai penolakan pembangunan geotermal ini telah berlangsung selama hampir dua tahun. Ia menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan pembatalan proyek ini.
“Niniak Mamak penghulu 60 Nagari Pandai Sikek sudah bersepakat untuk menolak, artinya kita sebagai keponakan tentunya harus mendukung keputusan tersebut sebagai bentuk mengangkat marwah dan martabat dari pemimpin-pemimpin kita,” kata Dedi Irawan.
Ia meyakini bahwa pemerintah pusat tidak akan gegabah dalam mengambil tindakan yang merugikan masyarakat.
Terbukti, pembangunan geotermal bukan lagi menjadi bagian dari program strategis nasional. Namun, ia mengingatkan bahwa pihak-pihak terkait akan terus berupaya melakukan negosiasi dan sosialisasi untuk mewujudkan keinginan mereka.
“Kita sebagai warga Pandai Sikek harus secara tegas menolak upaya-upaya mereka dalam proses itu. Jangan sampai ada ruang kembali untuk mereka dalam melakukan tindakan diskusi atau semacamnya. Kita harus tegas dengan kesepakatan yang telah kita buat sebagai wujud menjaga marwah dan martabat kita,” tegasnya.
Dedi Irawan menambahkan bahwa jika proyek pembangunan geotermal ini diteruskan, potensi benturan antara masyarakat dan pemerintah akan sangat tinggi. Ia berharap pemerintah pusat dapat menghindari terjadinya konflik serupa seperti yang terjadi di daerah-daerah lain.
“Masyarakat Pandai Sikek berharap agar pemerintah pusat mendengarkan aspirasi mereka dan membatalkan proyek pembangunan geotermal ini demi menjaga kelestarian lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat setempat,” tukas Dedi.
