INGATLAH.COM – Bupati Tanah Datar, Eka Putra, menegaskan peran wali nagari dan kepala desa memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung pembangunan, tidak hanya di tingkat nagari atau desa, tetapi juga hingga kabupaten, provinsi, bahkan pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Eka saat membuka Rapat Kerja (Raker) Forum Wali Nagari dan Kepala Desa se-Sumatera Barat yang digelar di Padang, Rabu (1/10/2025).
“Saya berharap forum ini bisa melahirkan ide, gagasan, dan inovasi untuk kemajuan nagari masing-masing sehingga dapat menopang pembangunan di Provinsi Sumatera Barat,” ujar Eka.
Menurut Eka, pemerintahan nagari merupakan garda terdepan dalam struktur pemerintahan.
Ia menilai jika tata kelola pemerintahan nagari berjalan baik, maka daerah, bangsa, dan negara pun akan kuat.
Meski ada pengurangan Alokasi Dana Nagari (ADN), ia berharap hal itu tidak mengurangi semangat dan pengabdian wali nagari kepada masyarakat.
“Sukses atau tidaknya program pemerintah sangat bergantung pada kinerja wali nagari beserta perangkat dan unsur yang ada di nagari tersebut,” tegasnya.
Eka juga menekankan bahwa pemerintahan nagari memiliki karakteristik khusus dengan keberadaan Kerapatan Adat Nagari (KAN).
Lembaga adat ini dinilai berperan penting dalam menjaga norma hukum adat sekaligus menjadi mitra strategis pemerintahan nagari.
Ia menambahkan, hubungan antara pemerintah daerah dan nagari sangat erat dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Raker ini diikuti oleh perwakilan 14 aparat kabupaten dan provinsi serta 20 wali nagari dari setiap kabupaten.
Agenda tersebut juga menjadi pra-musyawarah besar (Mubes) Forum Wali Nagari dan Kepala Desa (Forwana) yang dijadwalkan berlangsung pada Desember mendatang.
“Mubes nanti akan menghadirkan sekitar 1.035 wali nagari dan kepala desa,” kata Eka.
