INGATLAH.COM – Program prioritas Presiden Prabowo, Makan Bergizi Gratis (MBG), belakangan menuai kritik tajam dari berbagai pihak.
Program ini menjadi ancaman serius bagi keselamatan siswa setelah serangkaian insiden keracunan massal, bahkan penemuan belatung dalam menu makanan.
Di tengah badai kontroversi ini, sosok yang paling disorot adalah Prof. Dr. Ir. Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Dari Ahli Serangga Menjadi Penentu Gizi Nasional
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjadi pusat perhatian publik, memicu rasa penasaran masyarakat mengenai latar belakangnya yang ternyata tidak berasal dari bidang gizi.
Dadan Hindayana dikenal luas sebagai seorang entomologis atau ahli serangga. Ia menamatkan pendidikan sarjana di Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan fokus pada Proteksi Tanaman.
Karier akademiknya terus menanjak, dengan gelar S2 Entomologi Terapan dari University of Bonn (1995–1997) dan S3 Entomologi dari Leibniz Universität Hannover (lulus 2000).
Sebagai seorang dosen tetap di Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian IPB, Dadan Hindayana memiliki rekam jejak riset mendalam, terutama tentang hama dan serangga, seperti penelitiannya tentang Keanekaragaman dan peran fungsional serangga Ordo Cleopatra di area reklamasi pascatambang batu bara (2023). Skor publikasinya di SINTA mencapai 643 pada tahun 2024.
Latar belakang akademis inilah yang mengantarkannya ke jabatan strategis di pemerintahan. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 94P Tahun 2024, Presiden Joko Widodo melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN pertama pada 19 Agustus 2024.
Sebagai kepala lembaga baru, ia mengemban mandat besar untuk mengawal pelaksanaan program prioritas nasional di bidang pangan dan gizi, termasuk MBG yang kini sedang menuai polemik.
Ancaman Kesehatan dalam Program MBG: Keracunan dan Belatung
Kualitas dan higienitas pelaksanaan MBG di lapangan dipertanyakan setelah terjadi berbagai kasus yang membahayakan siswa.
1. Penemuan Belatung
Insiden yang paling mencengangkan adalah penemuan larva belatung di menu makanan MBG di SDN 1 Karang Agung, Tanggamus, Lampung, Rabu (14/9/2025).
Video yang beredar menunjukkan larva berada di lauk telur ceplok dan sayur yang dikirim oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur Pekon Sudimoro. Perekam video terdengar menyampaikan peringatan serius.
“Tolong dapur MBG cek kesehatannya, masa ini ada ulatnya. Tidak baik untuk anak-anak. Dengan terpaksa, makanan ini tidak kami bagikan kepada siswa. Mohon diperhatikan higienis dan kesehatannya di dapur MBG.”
Pihak sekolah segera menghentikan kegiatan santap MBG. Salah satu orang tua murid, Sulaiman, menyambut baik keputusan tersebut.
“Untung ketahuan, coba kalau sudah dibagi dan dimakan, yang jadi korban kan anak-anak kami,” kata Sulaiman pada Kamis (25/9/2025).
Secara ilmiah, belatung adalah larva lalat yang sering menjadi pembawa bakteri berbahaya karena hidup di lingkungan kotor.
Makanan yang terkontaminasi belatung berpotensi menyebabkan keracunan, diare, dan masalah kesehatan lainnya.
2. Kasus Keracunan Massal
Jauh sebelum penemuan belatung, pengawasan terhadap program MBG telah menjadi sorotan lantaran maraknya laporan keracunan. Tercatat, total kasus keracunan usai menyantap menu MBG mencapai 5.626 kasus yang tersebar di 16 provinsi.
Jawa Barat menempati peringkat tertinggi dengan laporan mencapai 2.051 kasus.
Menanggapi tingginya angka kasus keracunan di wilayahnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan akan melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan program MBG.
Ia menyoroti dua aspek utama: kualitas menu dan kapabilitas vendor pelaksana, atau SPPG.
“Penyelenggara kegiatannya mampu atau tidak dan yang kedua, makanan yang disajikan sesuai dengan harga atau tidak. Kedua hal itu yang akan menjadi objek penyelidikan saya,” kata Dedi Mulyadi di Kota Bogor, Rabu (24/9/2025).
Dedi Mulyadi berencana bertemu dengan pengelola SPPG se-Jawa Barat dalam sepekan untuk memastikan kelayakan pelayanan. Ia mengancam akan mengganti vendor yang tidak memenuhi standar.
“Kalau ternyata tidak mampu dan angka keracunan tetap tinggi, tentu harus ada evaluasi, vendor pelaksana yang tidak sesuai dengan harapan harus diganti,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa meski belum ada laporan korban jiwa, insiden ini menimbulkan dampak psikis serius pada siswa.
“Walau tidak ada (laporan kasus) meninggal, anak-anak yang seharusnya mendapat asupan gizi justru keracunan, itu menimbulkan trauma,” ujar Dedi Mulyadi.
Menurutnya, kasus keracunan dipicu oleh ketimpangan jumlah penerima dengan pelayan di SPPG, jarak distribusi yang jauh, serta pola penyajian makanan yang tidak sesuai.
“Misalnya, masaknya jam 1 malam, tapi disajikan jam 12 siang, jarak waktunya terlalu lama, itu perlu dievaluasi,” tutupnya. (*)
