Padang – Pemerintah Kota Padang bergerak cepat memberikan perhatian kepada jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) yang menjadi korban pembubaran kegiatan ibadah dan pendidikan agama di rumah doa kawasan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Minggu (27/7/2025).
Camat Koto Tangah, Fizlan Setiawan, mengungkapkan saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan terhadap warga yang terdampak peristiwa tersebut.
Dari laporan yang diterima, dua jemaat mengalami luka-luka dan sempat mendapat perawatan di RSUP M. Djamil Padang.
“Syukurnya, kedua korban telah diperbolehkan pulang pada Minggu malam sekitar pukul 23.45 WIB,” kata Fizlan, Senin (28/7/2025).
Dikatakannya terdapat sekitar 30 orang yang mengikuti kegiatan saat kejadian berlangsung, mayoritas adalah perempuan dan anak-anak.
Pendataan ini merupakan langkah awal untuk pelaksanaan program trauma healing yang akan difasilitasi oleh Dinas Sosial serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang.
Kemudian, Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan keprihatinannya dan menegaskan pentingnya menjaga kerukunan dan keharmonisan di tengah masyarakat.
Ia menyebutkan, penguatan koordinasi antar kelompok masyarakat lintas etnis akan menjadi prioritas dalam evaluasi mendatang.
“Kami akan lakukan introspeksi bersama agar ke depan kehidupan masyarakat lebih harmonis dan peristiwa seperti ini tidak terulang lagi,” ujar Fadly.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, turut menegaskan bahwa proses hukum tetap berjalan. Namun demikian, pemulihan kondisi psikologis para korban juga harus menjadi perhatian utama pemerintah.
Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Padang, Salmadanis, menyatakan bahwa peristiwa ini bukan disebabkan oleh sentimen agama atau suku.
Ia menyebutkan, persoalan muncul karena kurangnya komunikasi dan informasi yang menyeluruh.
“Sudah ada mediasi antara warga Nias di RT 02 Teratai Indah dengan warga sekitar. Hasilnya, kedua belah pihak sepakat untuk hidup berdampingan dalam suasana damai dan penuh persaudaraan,” terang Salmadanis.
Sebagai langkah lanjutan, pemerintah kota bersama Forkopimda akan menggelar dialog lintas tokoh agama, mempererat komunikasi antarwarga, serta menyusun strategi rekonsiliasi untuk membangun kembali rasa aman dan saling percaya di tengah masyarakat. (*)
