INGATLAH – Pemerintah Kota Padang Panjang mengajukan sejumlah program prioritas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 yang digelar beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuan yang dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi, Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis menegaskan kesiapan daerahnya untuk mengukuhkan peran sebagai kota tujuan pendidikan dan pusat unggulan di Sumbar.
Pemerintah Provinsi pun merespons positif usulan tersebut, dengan menyatakan komitmennya untuk mendukung pengembangan sektor-sektor strategis di Kota Serambi Mekkah itu.
Dalam forum itu, Hendri Arnis menyoroti kebutuhan penting yang perlu segera dipenuhi demi mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti pembangunan sekolah unggulan, pengembangan sektor transportasi, pengelolaan sampah, hingga penguatan sektor peternakan dan ketahanan pangan.
“Kami berharap Pemprov benar-benar memperhatikan usulan-usulan ini. Semua aspirasi yang disampaikan murni berasal dari kebutuhan masyarakat Padang Panjang yang ingin perubahan positif dan pemerataan layanan publik,” kata Hendri Arnis.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan konektivitas antarwilayah, termasuk dengan penambahan exit toll dan perbaikan akses jalan alternatif untuk mendukung arus wisata dan logistik. “Kami ingin Padang Panjang dikenal sebagai kota tujuan, pusat pendidikan, sekaligus pintu masuk destinasi wisata. Kalau infrastrukturnya kuat, pasti ekonomi masyarakat ikut tumbuh,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Mahyeldi menyampaikan dukungannya atas berbagai usulan tersebut. Ia menegaskan komitmen provinsi untuk mendukung Padang Panjang sebagai Smart City, termasuk pembangunan sekolah unggulan dan kelas internasional.
“Sinkronisasi Padang Panjang sebagai kota pendidikan dan Serambi Mekkah dengan visi provinsi sangat penting. Optimalisasi pesantren agar mampu bersaing dengan lembaga nasional seperti Gontor, peningkatan jalur penyelamat di wilayah rawan seperti Silaing, serta penanganan sampah berbasis kinerja daerah akan menjadi prioritas,” jelas Mahyeldi.
Ia juga berharap Padang Panjang dapat menjadi percontohan kota kecil yang efisien, nyaman, unggul dalam pendidikan, serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
Berbagai OPD di lingkup Pemprov langsung merespons usulan strategis yang diajukan. Dinas Pendidikan, misalnya, telah menganggarkan dua unit Ruang Kelas Baru (RKB) untuk SMAN 1 dan SMAN 2 Padang Panjang dalam APBD 2025, dengan opsi alternatif di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) bila lokasi eksisting tidak memungkinkan.
Dinas BMCKTR memandang keberadaan exit toll sangat penting karena jalur alternatif Padang Panjang sejajar dengan trase tol Sumbar. Dinas Lingkungan Hidup menekankan pentingnya edukasi pemilahan sampah dari sumber dan penerapan teknologi pengolahan yang efektif.
Sementara dari sektor peternakan, ada komitmen untuk mengoptimalkan sentra sapi perah, termasuk alokasi 1.000 ekor sapi bantuan Pemprov. Kanwil Perbendaharaan juga menyoroti pentingnya efisiensi belanja pegawai serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota DPRD Sumbar, Erick Hamdani, turut mendorong percepatan pembangunan sekolah unggulan, pengadaan mesin pengolahan sampah, serta realisasi exit toll sebagai kebutuhan mendesak kota. (*)
