INGATLAH – Psikolog Klinis RS Jiwa Prof. HB Saanin Padang sekaligus Dosen Fakultas Psikologi UPI YPTK, Neny Andriani memberikan pandangan serius terkait masalah balap liar dan tawuran yang kerap terjadi di Sumatera Barat terkhusus di Kota Padang.
Menurut Neny, langkah tegas dari pihak kepolisian, termasuk target zero kriminal, tawuran dan balap liar yang dicanangkan Kapolresta Padang saat ini, sudah cukup baik dan perlu terus dioptimalkan. Namun, menurutnya, tidak cukup hanya mengandalkan aparat.
“Peran masyarakat juga sangat penting. Ada program dari Pemko Padang yaitu hulu balang di masing-masing kecamatan, yang sebenarnya bisa dioptimalkan untuk membantu memerangi penyakit masyarakat, termasuk balap liar ini,” jelasnya, Jumat (30/5).
Neny menekankan bahwa kelompok pemuda hulu balang jangan hanya menunggu laporan dari warga.
Mereka harus proaktif, misalnya ketika mendengar suara knalpot bising atau melihat aksi berbahaya di jalan, segera merekam dan melapor ke pihak berwajib.
“Kita tidak boleh mengabaikan atau menormalkan perilaku seperti ini, karena mereka juga generasi penerus bangsa. Jadi harus ada langkah-langkah pencegahan dan edukasi yang terus dilakukan,” ungkapnya.
Ancaman Cabut Bantuan PKH dan KIP
Lebih lanjut, Neny juga menyoroti faktor ekonomi yang sering dijadikan alasan. Menurutnya, banyak anak pelaku balap liar atau tawuran yang justru berasal dari keluarga penerima bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
“Kalau memang mereka terlibat aksi seperti itu, harus ada sanksi tegas. Misalnya, bantuan PKH, KIP, atau bahkan BLT (Bantuan Langsung Tunai) dari keluarganya bisa dicabut seperti yang pernah disampaikan oleh tokoh masyarakat saat saya berada di kantor Walikota,” tegasnya.
Ia menilai langkah seperti itu penting agar bantuan pemerintah tepat sasaran, tidak diberikan kepada keluarga yang tidak mampu mendidik anaknya dengan baik.
Banyak anak lain yang sebenarnya jauh lebih layak menerima bantuan, seperti yang berasal dari keluarga petani atau buruh harian lepas yang sungguh-sungguh ingin sekolah tapi terkendala biaya.
Neny mendorong pemerintah daerah dan tokoh masyarakat untuk mempertimbangkan penerapan sanksi ini.
Menurutnya, tanpa ketegasan, anak-anak akan merasa bebas melakukan apa pun di luar pengawasan orang tua.
“Kadang kita lihat mereka bisa modifikasi motor mahal, tapi dibilang keluarga tidak mampu. Masyarakat tidak boleh diam saja, kalau melihat mereka ugal-ugalan di jalan, sebaiknya divideokan saja dan laporkan ke polisi,” ucapnya.
Pengaruh Psikologis Anak dan Pentingnya Razia
Selain soal sanksi, Neny juga mengungkapkan bahwa dari sisi psikologi, banyak anak remaja saat ini mengalami gangguan perilaku karena kerusakan permanen pada otak akibat pornografi, kecanduan gadget, atau narkoba.
“Bagian otak mereka yang seharusnya mengatur mana yang benar dan salah tidak berfungsi optimal, sehingga mereka mudah tersinggung dan sensitif pada teguran,” jelasnya.
Ia juga mengapresiasi langkah tegas Polresta Padang, yang kini menahan motor dengan knalpot bising hasil razia, dan hanya boleh diambil kembali jika sudah dikembalikan ke standar pabrik.
Menurutnya, ini sudah cukup efektif, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan terutama di level keluarga.
“Kalau bantuan seperti KIP atau PKH dicabut, itu akan membuat keluarga berpikir dua kali sebelum membiarkan anak-anak mereka ikut balap liar,” tegas Neny.
Ia berharap saran-saran ini bisa didengar dan diterapkan oleh pimpinan daerah demi keamanan dan masa depan generasi muda Padang. (*)
