INGATLAH – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Limapuluh Kota meminta pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD 2025.
Permintaan ini disampaikan karena kondisi ekonomi masyarakat dinilai sedang lesu akibat dampak perang dagang global dan kebijakan efisiensi anggaran secara nasional.
“Kami meminta bupati dan wakil bupati menginstruksikan jajaran pemda untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah tercantum dalam APBD 2025, apalagi kita sudah memasuki kuartal kedua,” kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar, M. Fajar Rillah Vesky, dalam rapat paripurna DPRD, Jumat (9/10/2025).
Menurut Fajar, percepatan realisasi belanja daerah penting untuk mendorong perputaran ekonomi masyarakat yang sedang melambat.
Selain itu, Fraksi Golkar juga mendorong kepala daerah agar aktif turun langsung ke masyarakat, bukan hanya menghadiri kegiatan seremonial. Fajar menegaskan, masa 100 hari kerja kepala daerah hampir usai, sehingga kini saatnya menunjukkan kerja nyata.
Dalam kesempatan itu, Fajar juga mengingatkan pentingnya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
Ia berharap RPJMD tidak mengalami keterlambatan karena menyangkut tanggung jawab moral terhadap masyarakat.
“Kami tidak khawatir soal konsekuensi pemotongan hak keuangan. Namun, lebih kepada komitmen kita semua terhadap amanah rakyat,” ujarnya.
Fajar juga menyampaikan apresiasi atas upaya bupati dan wakil bupati yang menjalin komunikasi dengan anggota DPR RI dan tokoh nasional untuk mendapatkan dukungan program dari APBN, meskipun di tengah kebijakan efisiensi perjalanan dinas.
Menutup pernyataannya, Fajar menegaskan bahwa meskipun Fraksi Golkar bukan pendukung kepala daerah terpilih pada Pilkada lalu, pihaknya siap mendukung jalannya pemerintahan selama kebijakan yang dijalankan berpihak pada rakyat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
