INGATLAH – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada 2 Mei 2025 diharapkan tidak hanya menjadi seremoni tahunan.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Rahmat Saleh, yang menilai momentum Hardiknas seharusnya menjadi ajang evaluasi arah dan kebijakan pendidikan, terutama di tingkat daerah.
Dalam keterangannya di Padang, Jumat (2/5), Rahmat menegaskan pentingnya memperbaiki ketimpangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah pelosok di Sumatera Barat.
“Pendidikan di Sumatera Barat belum cukup adil dan merata. Masih banyak anak-anak di daerah pinggiran yang kesulitan mendapat pendidikan layak karena keterbatasan infrastruktur,” ujarnya.
Rahmat menyebutkan berbagai persoalan seperti minimnya jaringan internet, kurangnya fasilitas perpustakaan, laboratorium, serta kekurangan tenaga pendidik masih menjadi tantangan utama di sejumlah daerah kabupaten terluar.
“Ini pekerjaan rumah besar kita bersama. Tidak seharusnya ada anak di Sumbar yang tertinggal hanya karena lahir di tempat yang jauh dari kota,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmennya, Rahmat mengaku akan terus mengawal alokasi anggaran pendidikan di DPR RI agar berpihak kepada daerah-daerah tertinggal.
Ia juga kembali menekankan pentingnya pendekatan kebijakan dari bawah (bottom-up) dalam perumusan program pendidikan nasional.
“Jangan semua ditentukan dari Jakarta. Masyarakat di Sumbar tahu betul kebutuhan mereka. Pemerintah pusat harus mendengar dan menyesuaikan,” katanya.
Rahmat, yang juga penggagas program SumbarCerdas, menilai bahwa anak muda Sumatera Barat memiliki potensi besar untuk menjadi pilar masa depan.
Namun potensi tersebut hanya bisa berkembang jika didukung akses pendidikan yang merata dan pembinaan yang berkelanjutan.
“Anak muda Sumbar itu kritis, berbudaya, dan cepat belajar. Tapi mereka butuh ruang, akses, dan dukungan nyata dari semua pihak,” katanya.
Ia juga menyerukan kepada kepala daerah agar menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan daerah. Menurutnya, banyak program pendidikan yang baik tidak berjalan maksimal karena rendahnya komitmen pemerintah daerah.
“Investasi di bidang pendidikan memang tidak instan, tapi hasilnya akan terlihat dalam 20 hingga 30 tahun ke depan. Dan itu akan menentukan wajah Sumbar ke depan,” ujarnya.
Rahmat berharap peringatan Hardiknas tahun ini bisa menjadi pemicu untuk memperbaiki sistem pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan menjawab tantangan zaman.
“Pendidikan adalah hak, bukan privilese. Tugas kita memastikan seluruh anak, dari kota sampai pelosok Sumbar, memiliki hak yang sama untuk belajar dan berkembang,” pungkasnya. (*)
