INGATLAH – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menegaskan pentingnya sinkronisasi antara program pembangunan daerah dan kebijakan pemerintah pusat.
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH Terpilih se-Sumbar di Kantor Penghubung Pemprov Sumbar, Jakarta, pada Rabu (19/2/2025).
Dalam pertemuan yang digelar sehari sebelum pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Mahyeldi menekankan bahwa keselarasan program akan memperkuat dukungan pemerintah pusat terhadap Sumbar.
“Kita harus mensinkronkan program unggulan daerah dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, dukungan pusat terhadap Sumatera Barat akan semakin meningkat. Kita juga perlu membangun komunikasi yang lebih intens dengan pemerintah pusat,” ujar Mahyeldi.
Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Gubernur Sumbar Terpilih, Vasko Ruseimy, serta Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta.
Optimalisasi Potensi Daerah
Lebih lanjut, Mahyeldi menekankan bahwa kepala daerah terpilih harus mampu mengoptimalkan potensi Sumbar, terutama di sektor pertanian, pendidikan, dan pariwisata.
Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan aset daerah, hubungan dengan perantau dan diaspora, serta upaya menarik investasi.
“Semua langkah ini telah kita mulai dan hasilnya mulai terlihat. Namun, dengan kehadiran Wakil Gubernur serta Bupati/Wali Kota yang baru, kita harus semakin memaksimalkan upaya ini,” tambahnya.
Sementara itu, Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta, menyoroti peran kepala daerah dalam mendukung program pemerintah pusat, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dukungan untuk Program Makan Bergizi Gratis
Kapolda menjelaskan bahwa seluruh pendanaan program MBG dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Peran pemerintah provinsi serta kabupaten/kota diperlukan dalam penyediaan sarana dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Saat ini, Sumatera Barat baru memiliki tiga SPPG dari kebutuhan 600 unit. Tahun ini, ditargetkan pembangunan 107 SPPG tambahan,” ungkap Irjen Gatot.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi, menegaskan bahwa target pembangunan daerah harus selaras dengan kebijakan nasional yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pembangunan di Sumbar semakin terarah dan mendapatkan dukungan optimal dari pemerintah pusat. (*)
