INGATLAH.COM – Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) termasuk dalam jajaran 10 besar provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi pada Juni 2024, menempati posisi ke-4.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menyampaikan hal ini saat memimpin High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (HLM TPID) Sumbar Triwulan III-2024 di Aula Anggun Nan Tongga Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Sumbar, Rabu (31/07/2024).
“Data BPS Sumbar bulan Juni 2024 menunjukkan tingkat inflasi provinsi kita sebesar 4,04% (YoY). Kita perlu langkah-langkah konkrit untuk mengendalikannya agar inflasi bisa ditekan ke tingkat nasional yang tercatat 2,51% pada bulan Juni 2024,” ujar Mahyeldi.
Mahyeldi menjelaskan, Kota Padang dan Kota Bukittinggi tetap menjadi daerah sampel Indeks Harga Konsumen (IHK) di Sumbar, ditambah Kabupaten Dharmasraya dan Pasaman Barat.
Kedua daerah terakhir ini mempengaruhi inflasi karena merupakan sentra perkebunan sawit, bukan sentra komoditi pangan utama.
“Pada Rakornas Inflasi 29 Juli 2024, disampaikan ada sepuluh Kabupaten/Kota di Sumbar yang mengalami penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu keempat Juli 2024, yaitu Pasaman, Solok, Solok Selatan, Sijunjung, Pesisir Selatan, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Padang Panjang, dan Sawahlunto,” rincinya.
Mahyeldi melanjutkan, komoditi yang berkontribusi pada penurunan IPH adalah cabe merah, bawang merah, dan daging ayam ras.
Namun, empat Kabupaten/Kota yang menjadi sampel perhitungan inflasi di Sumbar tidak termasuk daerah yang mengalami penurunan IPH.
“Kita diminta menyampaikan informasi berkala melalui wasinflasi.kemendagri.go.id berupa laporan harian tentang operasi pasar murah, sidak pasar dan distributor, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi, gerakan menanam, realisasi belanja tak terduga, serta dukungan transportasi komoditi utama,” tambah Mahyeldi.
Selain itu, Sumbar harus menyikapi prakiraan BMKG tentang musim kemarau yang akan berdampak pada penurunan produksi tanaman pangan.
Ini perlu diantisipasi dengan memperluas areal tanam di luar sentra produksi yang terdampak bencana Marapi, pengairan sawah melalui pompanisasi, serta pengawasan terhadap ketersediaan pupuk dan pestisida.
“Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengendalikan inflasi antara lain memperluas areal tanam, mencetak sawah baru, pompanisasi untuk mengantisipasi kekeringan, memfasilitasi distribusi dan pasokan pangan strategis ke daerah yang kekurangan pasokan, bekerja sama dengan asosiasi pedagang, mendukung penyaluran beras SPHP, serta mensinergikan kegiatan dekonsentrasi dari Bapanas untuk mendukung pengendalian inflasi ini,” tutup Mahyeldi.
HLM TPID Sumbar triwulan III/2024 turut dihadiri para kepala daerah atau perwakilan dari 19 kabupaten/kota di Sumbar, Asisten II Setdaprov Sumbar Arry Yuswandi, Kepala OPD terkait, unsur perbankan, BUMN/BUMD, serta jajaran organisasi usaha dan pelaku usaha.
HLM diawali dengan penyampaian kondisi inflasi Sumbar oleh Kepala BPS Sumbar Sugeng Harianto dan Kepala Perwakilan BI Sumbar Abdul Majid. (*)
