INGATLAH.COM – Menghadapi kebutuhan darah yang terus meningkat di Kota Padang, Pemerintah Kota (Pemko) Padang meluncurkan program Donor Darah Rutin di Balaikota Aie Pacah pada Rabu (22/1/2025).
Penjabat (Pj) Wali Kota Padang, Andree Harmadi Algamar, menjadi pendonor pertama dalam kegiatan ini, yang juga dihadiri oleh Pj Sekda Yosefriawan, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Ketua PMI Kota Padang Zulhardi Z Latif.
Usai berolahraga pagi di lapangan Balaikota, Andree bersama rombongan menuju lokasi donor darah yang berada di lantai satu Balaikota.
Setelah melalui proses registrasi dan pemeriksaan kesehatan, Andree menjalani proses donor darah.
“Saya sangat senang program Donor Darah Rutin ini akhirnya dapat dimulai. Ini adalah bentuk kontribusi kita kepada negara dan kemanusiaan. Saya mengajak semua untuk rutin mendonorkan darah setiap dua bulan,” ucap Andree setelah menyelesaikan proses donor darahnya.
Program ini dirancang untuk dilaksanakan dua bulan sekali, tepatnya pada hari Rabu di minggu ketiga.
Dengan melibatkan pegawai Pemko Padang, Andree optimistis kebutuhan darah di Kota Padang dapat terpenuhi.
“Kota Padang sebagai rumah sakit rujukan memiliki kebutuhan darah yang besar, baik untuk pasien cuci darah, ibu hamil, maupun korban kecelakaan. Saya berharap semua anggota Korpri dan pegawai Pemko Padang ikut berpartisipasi dalam program ini,” tambah Andree.
Ketua PMI Kota Padang, Zulhardi Z Latif, mengungkapkan bahwa kebutuhan darah harian di Kota Padang mencapai 200 kantong, sementara pasokan yang tersedia baru mencapai 100 kantong per hari.
Kekurangan ini, menurutnya, dapat diatasi dengan dukungan dari program Donor Darah Rutin Pemko Padang.
“Program ini sangat membantu kami. Permintaan darah terus meningkat setiap harinya, dan dengan adanya partisipasi dari Pemko Padang, kami yakin dapat memenuhi kebutuhan darah masyarakat,” ujar Zulhardi.
Program ini diharapkan menjadi langkah nyata untuk mengatasi kekurangan darah di Kota Padang sekaligus menyelamatkan lebih banyak nyawa melalui kolaborasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. (*)
