INGATLAH.COM – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Riau, Heni Kartikawati, memaparkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Riau hingga 30 November 2024.
Pendapatan negara tercatat mencapai Rp24,67 triliun, atau 84,31 persen dari target, meskipun terjadi sedikit penurunan sebesar 0,96 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023 (year-on-year).
“Penerimaan perpajakan menyumbang Rp23,45 triliun, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp1,23 triliun. Meski penerimaan perpajakan mengalami kontraksi sebesar 1,17 persen, ada peningkatan signifikan pada penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 1,73 persen dan bea keluar sebesar 10,26 persen. Hal ini menunjukkan potensi optimisme terhadap pendapatan daerah,” ujar Heni pada Jumat (20/12/2024).
Dari sisi belanja negara, pertumbuhan mencapai Rp30,89 triliun, meningkat 11,15 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Pertumbuhan ini ditopang oleh belanja pemerintah pusat yang melonjak hingga 20,67 persen serta transfer ke daerah (TKD) yang naik sebesar 7,88 persen.
“Belanja pegawai tumbuh 25,44 persen, belanja barang naik 14,36 persen, belanja modal melonjak 27,41 persen, dan belanja bantuan sosial meningkat signifikan hingga 31,10 persen. Data ini mencerminkan peran strategis APBN dalam mendukung pemulihan ekonomi di Provinsi Riau,” jelas Heni.
Di sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Provinsi Riau mencatat pendapatan sebesar Rp29,64 triliun dan belanja sebesar Rp30,36 triliun, sehingga terjadi defisit sebesar Rp723,84 miliar. Namun, defisit ini berhasil ditutup dengan pembiayaan daerah sebesar Rp812,17 miliar, menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp88,32 miliar.
“Pendapatan daerah masih sangat bergantung pada Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai Rp21,385 triliun atau menyumbang 72,15 persen dari total pendapatan APBD. Ketergantungan ini menjadi tantangan bagi Provinsi Riau untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar lebih mandiri secara fiskal,” tambah Heni.
Heni juga menyoroti defisit APBN di Riau sebesar Rp6,22 triliun hingga akhir November 2024. Namun, ia menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama melalui belanja yang terarah dan optimal.
“Belanja pemerintah yang meningkat pesat menunjukkan komitmen APBN dalam memulihkan ekonomi Riau. Ke depan, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tutup Heni.
Dengan pertumbuhan belanja negara dan dukungan TKD, Provinsi Riau diharapkan mampu menghadapi tantangan fiskal sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi lokal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.(*)
