INGATLAH.COM – Pemerintah Kota Padang Panjang terus menggencarkan upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui berbagai program strategis.
Salah satu langkah tersebut diwujudkan melalui diskusi bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) pada Kamis (19/12/2024) di Ruang Rapat Lantai III Gedung BKPSDM/Bappeda.
Rapat tersebut dipimpin oleh Penjabat Wali Kota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si, dan dihadiri berbagai pihak, termasuk kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), camat, serta lurah.
Data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem di Padang Panjang sempat mencapai 0% pada 2022.
Namun, angka tersebut naik menjadi 1,07% pada 2023. Setelah dilakukan pendataan ulang pada pertengahan 2024, angka tersebut berhasil ditekan menjadi 0,17%.
“Penanggulangan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan Pemerintah Kota. Dibutuhkan kolaborasi bersama BUMN, BUMD, Baznas, dan pihak lainnya,” ujar Pj Wali Kota Sonny dalam sambutannya.
Sonny menjelaskan bahwa Pemko telah mengalokasikan dana bantuan langsung sebesar Rp1,5 juta per orang yang disalurkan dalam tiga tahap, masing-masing Rp500 ribu per bulan.
Program ini dirancang untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Untuk tahun 2025, Pemko juga telah menganggarkan dana dari APBD untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting.
Bantuan ini akan mencakup masyarakat yang telah terdaftar maupun yang belum.
“Bagi masyarakat yang belum tercakup dalam data, peran BUMN, BUMD, dan Baznas sangat penting untuk mengisi kekosongan tersebut,” tambah Sonny.
Sonny menyoroti pentingnya kerja sama lintas sektor. Bank Nagari, misalnya, diharapkan dapat memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung program ini.
Baznas juga diminta untuk mengoptimalkan empat program utamanya untuk membantu masyarakat.
“Kami butuh sinergi dari seluruh OPD agar program yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Pendekatan harus berbasis data yang akurat, mencakup kondisi rumah, ekonomi keluarga, pendidikan anak, dan aspek lainnya,” jelasnya.
Sonny berharap melalui berbagai langkah ini, angka kemiskinan ekstrem di Padang Panjang bisa kembali ditekan hingga 0%.
“Perlu pengawasan dan pembinaan dari tokoh masyarakat agar program ini berjalan efektif dan tepat sasaran,” tutupnya. (*)
