INGATLAH.COM – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Komite Komunikasi Muda (KKM) Sumatera Barat bersama sejumlah organisasi mahasiswa lainnya menggelar aksi demonstrasi di depan gerbang Kantor Polda Sumbar, Jumat (29/11/2024).
Dalam orasinya, mereka meminta Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono, untuk mundur dari jabatannya.
Tuntutan ini merupakan buntut dari kasus penembakan yang melibatkan AKP Dadang Iskandar terhadap Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, Kompol Anumerta Ryanto Ulil Anshar, pada Jumat (22/11/2024) dini hari.
Peristiwa tersebut menewaskan Kompol Ryanto akibat luka tembak yang dideritanya.
Tuntutan Mahasiswa: Kapolda Dinilai Lalai
Koordinator Umum Aksi KKM Sumbar, Taufiqul Hakim, menilai kasus penembakan ini mencerminkan adanya kelalaian di tubuh Polda Sumatera Barat.
“Jika tidak mampu melaksanakan kewenangannya sebagai Kapolda untuk mengusut kasus ini, mohon untuk segera dicopot saja dari jabatannya,” tegas Taufiqul Hakim.
Selain mendesak Kapolda mundur, Taufiqul juga meminta Kapolri segera mengevaluasi kinerja Kapolda Sumbar, terutama dalam menertibkan tambang ilegal yang diduga melibatkan sejumlah oknum.
“Pesan kami kepada Kapolri, copot Kapolda jika tidak mampu menangani kasus ini dan membersihkan oknum yang bermain dalam tambang ilegal,” lanjutnya.
Dugaan Permainan Tambang Ilegal
Taufiqul Hakim menduga insiden penembakan ini dipicu oleh konflik internal yang melibatkan tambang ilegal.
Ia menuding ada oknum yang meminta jatah dari hasil tambang, sehingga memicu pertumpahan darah di antara aparat kepolisian.
“Kami mendesak agar kasus ini diusut tuntas dan tidak ada lagi permainan tambang ilegal yang menyebabkan nyawa melayang,” ujarnya.
Pantauan di lokasi, mahasiswa membawa spanduk dan tulisan berisi kritik terhadap tambang ilegal di Sumbar.
Mereka juga membakar ban di depan gerbang Kantor Polda Sumbar sebagai bentuk protes.
Aksi dimulai pukul 16.00 WIB dan berlangsung dengan pengawalan ketat aparat keamanan.
Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada tindak lanjut yang jelas dari Polda Sumatera Barat.
“Kapolda harus bertanggung jawab, jangan sampai tambang ilegal terus menjadi sumber masalah dan konflik di wilayah ini,” pungkas Taufiqul Hakim. (*)
