INGATLAH.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman Barat mencatat angka kemiskinan di wilayahnya pada 2023 mencapai 33.520 jiwa atau sekitar 6,92 persen dari total penduduk.
Dari jumlah tersebut, angka kemiskinan ekstrem tercatat sebesar 0,70 persen atau 3.410 jiwa.
Meski angka tersebut hanya turun 0,01 persen dibandingkan 2022, Pemkab Pasaman Barat terus berupaya mengurangi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan.
Pelaksana tugas Kepala Bappelitbangda Pasaman Barat, Ikhwanri, menyebutkan bahwa salah satu upaya penanggulangan kemiskinan adalah melalui program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Dari data P3KE, tercatat ada 36.040 kepala keluarga (KK) yang membutuhkan bantuan, di antaranya 3.435 KK tinggal di rumah tidak layak huni, 13.226 KK tidak memiliki fasilitas buang air besar yang layak, 17.329 KK tanpa sumber air minum yang layak, 544 KK tanpa penerangan listrik PLN, dan 5.936 KK masih menggunakan kayu bakar atau minyak tanah untuk memasak.
Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemkab Pasaman Barat menerapkan kebijakan yang mengelompokkan variabel P3KE menjadi empat kategori, yaitu variabel pokok, prioritas, pengendali, dan program.
Program ini mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat melalui surat Bina Bangda Kemendagri Nomor 400.4.2/9839/Bangda, yang mengalokasikan dana sebesar Rp206,5 miliar atau 29,08 persen dari belanja langsung APBD Pasaman Barat 2024.
Anggaran ini mencakup 91 sub kegiatan yang terdiri dari 52 sub kegiatan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, 14 sub kegiatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, dan 25 sub kegiatan untuk mengurangi jumlah kantong kemiskinan.
Ikhwanri menambahkan, Pemkab juga melakukan pendataan ulang dengan membandingkan data kemiskinan P3KE dan data stunting e-PPGBM.
Dari 5.098 balita yang mengalami stunting, sebanyak 453 balita berasal dari keluarga miskin, dan 109 di antaranya masuk dalam kategori desil 1 P3KE.
Sebanyak 60 balita dari kategori tersebut tinggal di rumah tidak layak huni, 211 balita tidak memiliki fasilitas sanitasi yang layak, 239 balita kekurangan akses air minum bersih, sementara 71 balita masih tinggal di rumah tangga yang menggunakan kayu atau minyak tanah untuk memasak.
Kolaborasi dengan Sektor Swasta
Selain upaya internal, Pemkab Pasaman Barat juga berupaya menjalin kerja sama dengan perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut untuk mengatasi kemiskinan dan stunting melalui intervensi gizi sensitif yang terpadu.
Pada tahun 2023, kontribusi dari sektor swasta mencapai Rp101 juta, yang digunakan untuk program renovasi rumah tidak layak huni, penyediaan jamban, sambungan air minum, listrik, serta peralatan masak seperti kompor gas dan regulator.
Target Tahun 2024
Pemkab Pasaman Barat menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 6,84 persen atau sekitar 26.816 jiwa pada akhir 2024.
“Kami terus berupaya keras menekan angka kemiskinan ini, meski langkah-langkah yang diambil membutuhkan waktu dan dukungan dari berbagai pihak,” ujar Ikhwanri.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemkab Pasaman Barat menerima kunjungan dari Pemkab Tangerang untuk berbagi pengalaman dan strategi dalam penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem pada Kamis (10/10/2024).
Kunjungan ini diharapkan bisa memperkaya wawasan serta memperkuat kerja sama antar daerah dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi. (*)
