INGATLAH.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat menggelar evaluasi bersama terkait publikasi dokumentasi dan pengelolaan website unifikasi selama tahapan Pemilu 2024.
Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan, terutama dalam hal publikasi dan informasi digital.
“Kami mengevaluasi seluruh tahapan Pemilu dari 2022 hingga 2024. Ini sebagai cara Bawaslu memperdalam pengetahuan petugas pengawasan di 19 kabupaten/kota di Sumbar. Bisa jadi, ada kondisi atau kekurangan yang perlu diperbaiki,” ungkap Muhammad Khadafi, Koordinator Pencegahan, Pengawasan, dan Humas Bawaslu Sumbar di Bukittinggi, Kamis (3/10).
Acara yang diselenggarakan di Bukittinggi ini dihadiri oleh seluruh pimpinan Bawaslu daerah, organisasi mahasiswa, serta perwakilan dari Bawaslu RI.
Dalam kegiatan ini, berbagai ide dan masukan dari daerah-daerah disusun menjadi rencana pembaruan untuk memastikan pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan lancar.
“Bawaslu Sumbar telah melakukan berbagai langkah pencegahan, termasuk di ruang digital. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembentukan Tim Siber untuk memperkuat produksi konten yang informatif dan menarik di media sosial serta website,” jelas Khadafi.
Ia menegaskan pentingnya penyampaian informasi terkait larangan kampanye melalui konten yang kreatif dan edukatif.
Ini diharapkan dapat meningkatkan lalu lintas di website Bawaslu serta menarik perhatian masyarakat.
Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Benny Aziz, juga menekankan pentingnya kedisiplinan dalam pengelolaan website Bawaslu.
Menurutnya, website dapat menjadi media penyimpanan dan penyebaran informasi pengawasan Pemilu yang efektif.
“Pengelolaan website yang baik adalah langkah penting untuk mendukung kinerja Bawaslu ke depan,” kata Benny.
Dalam evaluasi yang dilakukan, Bawaslu Kabupaten Agam mencatat produksi konten berita terbanyak dengan 181 konten, disusul oleh Bawaslu Pesisir Selatan (126 konten), Bawaslu Kabupaten Solok (137 konten), dan Bawaslu Kota Pariaman (151 konten).
Namun, ada beberapa daerah yang masih tertinggal, seperti Bawaslu Kota Padang yang hanya menghasilkan empat konten. (*)
