INGATLAH.COM – Dalam suasana akrab di sebuah lapau, calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 1, Mahyeldi, berkesempatan mendengarkan langsung keluhan warga Desa Lunto, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto, Senin (30/9).
Sambil menikmati kopi dan gorengan, pertemuan ini menjadi ajang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.
Salah satu warga, Rio, bersama istrinya, mengungkapkan kesulitannya setelah terjerat blacklist bank akibat kredit macet.
“Kami sudah melunasi utang, tetapi tetap saja terdaftar di blacklist. Ini terjadi saat pandemi COVID-19, dan sekarang kami kesulitan mengajukan pinjaman baru untuk kebutuhan lain,” ungkap Rio dengan harapan mendapat solusi.
Menanggapi hal tersebut, Mahyeldi mengarahkan Rio untuk berkoordinasi dengan pihak bank terkait program si Mamak.
“Bapak dan ibu bisa sampaikan bahwa sudah bertemu dengan gubernur, dan tanyakan bagaimana cara menggunakan program si Mamak ini. Negara juga memberikan kemudahan bagi kreditur saat pandemi. Buat surat atau laporan terkait masalah blacklist ini,” jelas Mahyeldi, atau yang lebih akrab disapa Buya.
Selain permasalahan kredit, Alizar, warga lainnya, menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan pendidikan di Desa Lunto.
“Saat ini di desa kami hanya ada dua SMP, dan anak-anak harus menempuh jarak yang jauh untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kami berharap ada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di sini,” kata Alizar.
Mahyeldi mendengarkan dengan seksama, mencatat kebutuhan tersebut, dan berjanji akan mempertimbangkan pembangunan fasilitas pendidikan yang lebih memadai di daerah tersebut.
Tak hanya itu, Ibu Mega, warga lainnya, menyampaikan keluhan terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Kami masih bingung bagaimana mengurus DTKS, terutama untuk anak-anak yang kuliah. Banyak yang seharusnya berhak, tetapi tidak terdata,” ujarnya.
Menanggapi masalah tersebut, Mahyeldi menyarankan agar warga berkoordinasi lebih lanjut dengan kepala desa atau Dinas Sosial.
“Kalau ada masalah seperti ini, langsung lapor ke kepala desa atau dinas sosial. Jangan sampai yang berhak malah tidak terdata,” sarannya.
Ia juga menambahkan bahwa warga bisa melaporkan masalah ini ke anggota DPRD dari PKS di Sawahlunto.
Mega juga menjelaskan bahwa dirinya pernah ditolak oleh Dinas Sosial karena anaknya baru terdaftar setelah dua semester berkuliah. Mendengar hal ini, Mahyeldi berjanji akan menindaklanjuti jika ada kasus serupa.
“Urusan seperti ini tidak boleh dipersulit. Kalau ada masalah di kampus atau bagian kemahasiswaan tidak memberikan informasi, saya akan tindak tegas,” tegasnya.
Pertemuan di lapau ini menjadi ajang diskusi yang hangat dan penuh solusi, di mana Mahyeldi berjanji akan menindaklanjuti berbagai keluhan yang disampaikan warga. (*)
