INGATLAH.COM – Misteri operasi tangkap tangan (OTT) yang sempat menghebohkan masyarakat Kabupaten Siak sejak Jumat (10/7/20206) akhirnya mulai terkuak.
Aparat Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Siak melalui Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) mengungkap dugaan praktik pemerasan yang melibatkan seorang pejabat tinggi daerah.
Sosok yang diamankan dalam operasi tersebut diketahui merupakan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Siak berinisial JDI alias ANG (52).
Ia diduga meminta sejumlah uang kepada pemenang proyek pengadaan jasa sewa transportasi air untuk Desa Teluk Lanus Tahun Anggaran 2026.
Kasat Reskrim Polres Siak, AKP Dr. Raja Kosmos P, mengungkapkan bahwa kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya praktik tidak wajar dalam proses pencairan proyek.
“Informasi awal kami terima dari masyarakat terkait adanya dugaan penyerahan uang kepada seorang kepala dinas. Dari situ, kami langsung melakukan penyelidikan,” ujar Raja Kosmos, Minggu (12/7/2026).
Penyelidikan mengarah pada komunikasi antara tersangka dan korban berinisial AS, yang merupakan Direktur CV Shift of Marine sekaligus pemenang proyek.
Dalam komunikasi melalui WhatsApp, tersangka diduga meminta uang sebesar Rp25 juta setelah pencairan uang muka proyek.
Kasus ini semakin terang setelah korban mencairkan dana uang muka proyek di Bank Riau Kepri dan kemudian mendatangi kediaman tersangka.
Di lokasi tersebut, korban menyerahkan uang sebesar Rp15 juta yang diduga diberikan di bawah tekanan.
OTT yang dilakukan polisi akhirnya memastikan dugaan tersebut. Tersangka mengakui telah menerima uang dan bahkan menunjukkan langsung uang tersebut kepada petugas saat dilakukan konfrontasi.
Pengungkapan ini menjadi sorotan publik karena melibatkan pejabat strategis daerah yang memiliki kewenangan besar dalam pengelolaan anggaran.
Kasus ini juga menjadi peringatan keras terhadap praktik korupsi yang masih mengintai sektor pelayanan publik.
Polres Siak menegaskan komitmennya untuk terus menindak tegas segala bentuk tindak pidana korupsi, terutama yang merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan daerah.
