INGATLAH.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus memperkuat kualitas pelayanan publik di berbagai sektor.
Upaya ini menjadi bagian dari komitmen menghadirkan layanan yang cepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk kesiapan menghadapi penilaian kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia yang akan berlangsung sepanjang tahun 2026, mencakup kementerian, lembaga, pemerintah daerah hingga BUMN.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemprov Riau tidak terlepas dari peran aktif Ombudsman Perwakilan Riau. Menurutnya, sinergi yang terjalin selama ini mampu mendorong berbagai pembenahan layanan secara berkelanjutan.
“Alhamdulillah pelayanan publik terus meningkat. Kami yakin karena adanya pendampingan dari Ombudsman Perwakilan Riau. Kami berterima kasih atas kerja sama yang selama ini sangat membantu dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar SF Hariyanto di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Jumat (10/7/2026).
Ia menjelaskan, berbagai inovasi terus dilakukan, termasuk penerapan sistem pelayanan berbasis digital. Transformasi ini dinilai mampu meningkatkan efektivitas sekaligus mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah.
“Pelayanan publik terus kami benahi, termasuk melalui digitalisasi agar lebih cepat, efisien, dan mudah diakses masyarakat,” jelasnya.
SF Hariyanto juga menyoroti peningkatan signifikan yang terjadi di RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau. Menurutnya, perbaikan fasilitas hingga pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menjadi indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan rumah sakit tersebut.
“Pelayanan di RSUD Arifin Achmad semakin optimal. Fasilitas kamar terus ditingkatkan dan pendapatan BLUD juga mengalami kenaikan signifikan. Ini menunjukkan kepercayaan masyarakat semakin tinggi,” ungkapnya.
Selain itu, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga dinilai menunjukkan kinerja pelayanan yang semakin baik. Salah satunya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau yang berhasil meningkatkan kualitas layanan sekaligus berdampak pada pertumbuhan pendapatan daerah.
“Bapenda Riau menunjukkan pelayanan yang semakin baik, dan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah. Ini tidak lepas dari pendampingan Ombudsman,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota Ombudsman RI, Nuzran Joher, menyampaikan bahwa kunjungan yang dilakukan merupakan bagian dari agenda monitoring sekaligus penguatan bagi Ombudsman Perwakilan Riau menjelang proses penilaian nasional.
Ia menjelaskan, pada pertengahan Juli 2026, Ombudsman RI akan memulai tahapan penilaian terhadap seluruh instansi, mulai dari kementerian, lembaga, BUMN, hingga pemerintah daerah.
“Kegiatan ini bertujuan untuk monitoring dan penguatan. Pada pertengahan Juli, kami akan memulai kick-off penilaian pelayanan publik terhadap seluruh kementerian, lembaga, BUMN, serta pemerintah daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa hasil penilaian tersebut akan diumumkan dalam agenda nasional pada Desember 2026, yang direncanakan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia.
“Puncaknya akan dilaksanakan pada Desember mendatang, di mana hasil penilaian seluruh instansi akan diumumkan langsung di hadapan Presiden RI,” tambahnya.
Untuk itu, pihaknya akan memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Riau selama proses penilaian berlangsung hingga November 2026.
“Kami akan lebih intens berkoordinasi dan berkolaborasi. Ombudsman Perwakilan Riau juga akan turun langsung meninjau OPD yang menjadi fokus penilaian, khususnya terkait pelayanan dasar,” pungkasnya.
