SIAK – Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, MSi., terus mengupayakan percepatan pembangunan daerah dengan mendorong Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) kembali berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) serta mengusulkan revitalisasi Istana Siak kepada pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan Afni usai melakukan pertemuan dengan Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Dida Gardera, di Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Siak membahas dua agenda utama, yakni pengusulan kembali KITB sebagai PSN dan upaya memperoleh dukungan pemerintah pusat untuk revitalisasi Istana Siak sebagai salah satu destinasi wisata sejarah unggulan di Provinsi Riau.
Afni menjelaskan bahwa KITB sebelumnya pernah ditetapkan sebagai PSN pada 2018. Namun, status tersebut tidak lagi disandang kawasan itu sejak 2019.
“Kami menyampaikan harapan besar Pemerintah Kabupaten Siak agar Kawasan Industri Tanjung Buton dapat kembali menjadi Proyek Strategis Nasional. Status tersebut sangat penting untuk mendukung percepatan pengembangan kawasan industri di Siak,” ujar Afni.
Berdasarkan hasil pembahasan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, KITB dinilai telah memenuhi sejumlah persyaratan umum untuk kembali diusulkan sebagai PSN.
Salah satu syarat utama kawasan industri berstatus PSN adalah memiliki lahan minimal 50 hektare. Saat ini, KITB memiliki lahan berstatus clear and clean serta bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) seluas sekitar 600 hektare.
Adapun total luas kawasan mencapai lebih dari 3.000 hektare.
Selain itu, lokasi KITB dinilai sangat strategis karena berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka dan didukung akses jalan nasional yang telah terhubung langsung ke kawasan tersebut.
Menurut Afni, status PSN akan memberikan berbagai kemudahan dalam pengembangan kawasan, mulai dari dukungan infrastruktur, percepatan perizinan, hingga aspek perpajakan dan lingkungan hidup yang dapat meningkatkan daya tarik investasi.
“Apabila kembali menjadi PSN, berbagai kebutuhan pendukung investasi akan lebih mudah dipenuhi sehingga kawasan ini semakin menarik bagi investor,” katanya.
Meski saat ini belum berstatus PSN, KITB telah menunjukkan perkembangan positif. Sejumlah investor mulai menanamkan modalnya di kawasan tersebut.
Afni mengungkapkan, saat ini telah beroperasi investasi galangan kapal dengan nilai sekitar Rp300 miliar. Selain itu, dalam waktu dekat akan diresmikan investasi baru senilai Rp1 triliun.
“Kepercayaan investor terhadap KITB terus meningkat. Ini menunjukkan bahwa kawasan ini memiliki prospek yang sangat baik untuk berkembang menjadi pusat industri baru di wilayah pesisir timur Sumatra,” ujarnya.
Selain sektor industri, Afni juga menyampaikan pentingnya dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Siak, khususnya melalui program revitalisasi Istana Siak.
Menurut dia, selama ini program revitalisasi destinasi wisata nasional lebih banyak difokuskan pada sejumlah kawasan prioritas, seperti Borobudur dan beberapa destinasi unggulan di Sumatra Utara.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Siak memaparkan berbagai potensi daerah yang dinilai layak mendapatkan perhatian serupa.
“Siak memiliki sejarah yang kuat, budaya Melayu yang kaya, letak geografis yang strategis, serta daya tarik wisata yang besar. Karena itu, kami berharap sektor pariwisata Siak juga mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat,” kata Afni.
Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meminta Pemerintah Kabupaten Siak segera menyiapkan proposal dan dokumen pendukung untuk kedua usulan tersebut.
Dokumen tersebut akan menjadi dasar pembahasan lebih lanjut agar pengusulan KITB sebagai PSN dan revitalisasi Istana Siak dapat masuk ke dalam agenda prioritas pemerintah pusat.
“Kami diminta segera menyiapkan proposal dan bahan pendukung. Insyaallah, usulan ini akan terus dikawal agar dapat menjadi bagian dari prioritas pembangunan nasional ke depan,” tutur Afni. (Infotorial)
