INGATLAH.COM – Implementasi kebijakan Forest Stewardship Council (FSC) resmi memasuki babak baru di Provinsi Riau.
Dalam sebuah dialog pemangku kepentingan yang digelar di Pekanbaru, Rabu (3/12/2025), pemerintah, akademisi, organisasi adat, LSM, perusahaan, serta perwakilan desa sukses duduk bersama dalam satu meja.
Pantauan ingatlah.com, duduk bersama itu membahas langkah pemulihan sosial dan lingkungan yang telah lama diperjuangkan masyarakat di Bumi Lancang Kuning.
Direktur Patala Unggul Gesang (PUG), Nazir Foead kepada awak media menegaskan bahwa proses remediasi hanya dapat berjalan jika semua pihak bersedia memahami posisi satu sama lain.
Ia mengingatkan pesan Menteri Kehutanan bahwa penyelesaian konflik memerlukan sikap mundur satu dua langkah untuk mencapai titik temu yang adil.
Nazir menjelaskan, sejak awal 2025, PUG telah turun langsung ke Kuansing, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Siak.
Mereka tinggal berbulan-bulan di desa untuk merekam aspirasi warga, memetakan masalah, serta memperkenalkan konsep remediasi FSC melalui berbagai dialog dan lokakarya.
Nazir menjelaskan bahwa masyarakat menunjukkan antusiasme tinggi.
“Pemuka adat, tokoh perempuan, pemuda, dan pemerintah desa datang membawa harapan besar agar kerugian sosial dan lingkungan benar-benar dipulihkan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa FSC Remedy Framework memberi ruang bagi perusahaan memperbaiki dampak masa lalu, termasuk hilangnya sumber daya masyarakat akibat pembukaan hutan.
“Kalau hutan rusak, perusahaan harus memulihkannya,” tegas Nazir.
Dalam kesempatan itu, Nazir juga menyampaikan bahwa APRIL Group sebagai perusahaan HTI telah menyatakan komitmen menjalankan remediasi sesuai kerangka FSC.
Proses dialog langsung perusahaan dengan 10 desa diharapkan segera dimulai, dengan prinsip kesetaraan dan fasilitator independen.
“Kami berharap beberapa bulan ke depan sudah ada kesepakatan awal. Tidak bisa semuanya sekaligus, tapi harus mulai dari yang paling prioritas,” tutup Nazir.
