INGATLAH.COM – Penjabat (PJ) Gubernur Riau, SF Harianto, angkat bicara terkait kabar dirinya disebut-sebut sebagai saksi pelapor dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau baru-baru ini.
SF Harianto menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan merupakan fitnah yang diarahkan kepadanya.
“Itu fitnah. Saya tidak tahu, saya tidak melapor, dan tidak benar seperti yang diberitakan. Itukan anak buah saya semua, masa saya masukkan semua? Saat kejadian, saya bersama Pak Gubernur dan Ibu Bupati sedang ngopi,” tegas SF Harianto kepada awak media, Kamis (6/11/2025).
Ia juga membantah adanya isu persaingan atau rivalitas di internal Pemprov Riau yang dikaitkan dengan kasus OTT tersebut.
“Terkait rival-rival itu juga tidak ada. Semua kami bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing,” ujarnya.
Lebih lanjut, SF Harianto mengatakan bahwa pasca diterimanya surat resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dirinya langsung memberikan instruksi tegas kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Saya sudah memerintahkan OPD, tidak boleh ada pihak ketiga yang mengatur kepala dinas. Kalau masih ada, akan langsung saya copot,” tegasnya.
Mengenai isu “japrem” (jatah premi) yang selama ini kerap mencuat di lingkungan birokrasi, SF Harianto memastikan hal tersebut tidak akan terjadi lagi di masa kepemimpinannya.
“Kedepannya tidak akan ada lagi yang namanya japrem. Semua tanggung jawab ada di tangan kepala dinas. Jika ada praktik tidak jelas, laporkan. Kita akan usut dan tindak tegas bila terbukti,” tegasnya.
Terkait asesmen jabatan yang melibatkan 20 OPD di lingkungan Pemprov Riau, SF Harianto menyampaikan bahwa prosesnya akan tetap berjalan sesuai ketentuan agar tidak menghambat pelaksanaan APBD.
“Kami akan menggelar rapat tertutup untuk membahas asesmen tersebut. Sementara, yang terhalang tetap berjalan agar APBD tetap berjalan. Setelah rapat nanti, baru akan diputuskan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, sore ini Surat Keputusan (SK) terkait penataan struktur akan segera diterbitkan.
“SK sore ini keluar. Jangan ada yang pincang dari penyelenggara publik. Program pemerintah harus tetap berjalan dengan baik,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, SF Harianto menegaskan kembali komitmennya dalam menjaga integritas dan memberantas praktik korupsi di tubuh Pemprov Riau.
“Komitmen saya terhadap korupsi sangat tegas. Saya sedih hal seperti ini masih terjadi. Tidak boleh ada lagi tim A, B, atau C. Bekerjalah dengan aman, jaga integritas, dan hindari praktik-praktik tidak jelas. Jika terbukti melanggar, akan saya copot,” tukasnya.
