INGATLAH – Dalam upaya mengakselerasi penataan organisasi pemerintahan daerah, Wali Kota Solok, Ramadhani Kirana Putra, melaksanakan kunjungan kerja intensif ke Jakarta untuk berkoordinasi langsung dengan dua institusi kunci di bidang kepegawaian dan reformasi birokrasi, yaitu Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Kunjungan pada Selasa (21/10/2025) ini berfokus pada percepatan pengisian dan penyesuaian jabatan pasca-perubahan struktur organisasi di Pemerintah Kota Solok.
Penataan Jabatan Pasca-Perubahan SOTK
Kebutuhan mendesak untuk menata ulang susunan kepegawaian muncul setelah Pemerintah Kota Solok menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 mengenai perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
Perubahan ini secara langsung berdampak pada sejumlah posisi jabatan di lingkungan pemerintahan.
Wali Kota Ramadhani Kirana Putra memulai koordinasinya dengan bertemu Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN.
Dalam pertemuan tersebut, ia secara khusus menekankan pentingnya percepatan dalam mengisi posisi-posisi jabatan yang kosong atau yang memerlukan penyesuaian akibat penataan SOTK baru.
“Perubahan SOTK ini menuntut penyesuaian pada sejumlah posisi jabatan,” ujar Wali Kota.
Ia menambahkan bahwa koordinasi dengan BKN sangat diperlukan “untuk memastikan proses pengisian berjalan sesuai ketentuan dan mekanisme kepegawaian yang berlaku,” yang menjadi dasar utama dilakukannya kunjungan ini.
Usulan Penyetaraan Jabatan Fungsional
Setelah berdiskusi dengan BKN, agenda Wali Kota Solok berlanjut ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Di sana, Wali Kota melakukan audiensi dengan Deputi Kemenpan RB untuk mengajukan usulan penting terkait penyetaraan jabatan.
Fokus utama audiensi ini adalah mengusulkan penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional bagi beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Solok yang terdampak langsung oleh perubahan SOTK.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk merampingkan struktur birokrasi dan mengoptimalkan peran Aparatur Sipil Negara (ASN).
Harapan dan Optimalisasi Pelayanan Publik
Rangkaian kunjungan dan pembicaraan strategis ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Solok untuk segera menyelesaikan konsolidasi internal.
Dengan diselenggarakannya koordinasi intensif ini, diharapkan penyesuaian organisasi di Pemerintah Kota Solok dapat dipercepat.
Tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa roda pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan secara optimal tanpa hambatan yang signifikan akibat transisi organisasi.
Langkah ini menjadi kunci dalam menjaga efektivitas dan efisiensi birokrasi demi kepentingan masyarakat Solok. (*)
