INGATLAH.COM – Pemerintah Kota Padang bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota, Rabu (10/9/2025) kemaren.
Wali Kota Padang Fadly Amran menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas.
Menurutnya, integritas bukan hanya soal kejujuran, tetapi juga komitmen dan konsistensi dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Integritas bukan sekadar soal kejujuran, tetapi juga konsistensi dalam mengelola pemerintahan. Jika proses amburadul, tetap membuka celah penyimpangan,” kata Fadly.
Fadly menambahkan, pengawasan MCSP harus menyentuh aspek teknis. Digitalisasi dokumen dan pengarsipan dinilainya wajib agar transparansi berjalan optimal.
“Padang harus jadi contoh dalam menjaga integritas. Dengan memperkuat MCSP, praktik koruptif akan lebih mudah terdeteksi sejak dini,” tegasnya.
Kasatgas Korsupgah Wilayah I KPK, Harun Hidayat, menilai sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) masih menjadi titik paling rawan.
Ia mengingatkan agar proyek strategis, pokir DPRD, maupun hibah dijalankan sesuai aturan.
“PBJ wajib melalui konsolidasi, lelang, atau e-purchasing sesuai ketentuan LKPP. Risiko fraud harus diminimalisir, sebab 70 persen kasus korupsi berasal dari sektor ini,” ujarnya.
Plt Inspektur Kota Padang, Isrin Ishak, menjelaskan fokus supervisi MCSP tahun ini memang diarahkan pada PBJ.
Ia menyebut capaian Padang pada 2024 cukup tinggi dengan nilai 94,99, peringkat pertama di Sumatera Barat dan kedua di Sumatera.
Namun, ia menegaskan capaian itu belum cukup jika tidak dibarengi konsistensi di lapangan.
“Tantangan sesungguhnya adalah menjaga integritas birokrasi. Skor tinggi belum menjamin bebas dari praktik korupsi,” kata Isrin.
Ia menambahkan, Pemko Padang menargetkan delapan area intervensi—mulai dari perencanaan, penganggaran, PBJ, pengelolaan aset, pendapatan pajak, APIP, hingga pelayanan publik—untuk dipertahankan dan ditingkatkan.
Rakor turut dihadiri Ketua DPRD Padang Muharlion, pimpinan OPD, serta jajaran terkait proyek strategis, hibah, dan pokok-pokok pikiran DPRD.
