INGATLAH.COM – Aliansi Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Riau menggelar demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau pada Kamis (15/8/2024).
Mereka menyampaikan delapan tuntutan terkait dugaan skandal korupsi di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).
Para demonstran, yang mengenakan kaos putih dengan pesan-pesan protes, membawa spanduk dan bergantian berorasi di atas mobil komando.
Salah satu orator, Rafael Siregar, mengatakan bahwa aksi mereka bertepatan dengan persiapan menyambut Hari Kemerdekaan RI ke-79.
Rafael menyatakan bahwa ada ketidakadilan di PT PHR, yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama pemuda, namun malah terlibat dalam skandal korupsi.
Ia menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kasus ini dan meminta Kejati Riau untuk segera mengusutnya.
Orator lainnya, seperti Govinda dan Fahrizal dari KNPI Riau, menguatkan pernyataan Rafael.
Mereka mengingatkan bahwa ini adalah aksi ketiga mereka dan bahwa kasus korupsi di PHR sudah dilaporkan berulang kali hingga ke Komisi III DPR RI.
Meski mereka awalnya berniat menyampaikan tuntutan langsung kepada Kepala Kejati Riau, Akmal Abbas, yang sedang berada di luar kota, akhirnya mereka menyampaikan tuntutan kepada Kepala Seksi Bidang Intelijen Kejati Riau.
Delapan tuntutan tersebut di antaranya adalah:
- Evaluasi dan Rombak Jajaran Direksi PT PHR: Mereka menyerukan pemerintah untuk membersihkan direksi PT PHR dan pegawai lain yang diduga terlibat dalam skandal pengadaan Geomembrane.
- Copot Direktur Utama PT Pertamina: Mereka menuntut pencopotan Direktur Utama PT Pertamina untuk memulihkan integritas dan kepercayaan publik.
- Bongkar Keterlibatan Jaksa dalam Skandal: Mereka mendesak agar penegak hukum mengusut keterlibatan Jaksa dalam skandal ini, termasuk mantan Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis di Kejaksaan Agung.
- Cabut Aturan yang Memungkinkan Jaksa Bekerja di BUMN: Mereka meminta agar peraturan yang memungkinkan penugasan jaksa di BUMN dicabut.
- Rekomendasi kepada Prabowo Subianto: Mereka merekomendasikan agar presiden terpilih tidak membuat proyek strategis nasional yang tertutup dari pengawasan hukum.
- Transparansi PT PHR: Mereka menuntut transparansi data produksi dari sumur minyak PT PHR serta alokasi dana untuk pembangunan di Riau.
- Bangun Menara Pemuda Riau: Mereka meminta agar PT PHR membangun menara pemuda Riau dengan dana CSR sebesar Rp50 miliar.
- Libatkan Putra Daerah Riau di BUMN: Mereka mendesak agar putra daerah Riau dilibatkan sebagai komisaris di perusahaan BUMN yang beroperasi di Riau.
Setelah menyampaikan tuntutan, massa aksi membubarkan diri dengan tertib.
Aksi tersebut berlangsung aman dengan pengamanan dari pihak kepolisian, termasuk Kapolsek Pekanbaru Kota, Kompol Herman Pelani, yang turut hadir mengawal.(*)
