INGATLAH – Pemerintah Kota Padang terus menggenjot pengelolaan sampah berbasis masyarakat sebagai bagian dari program unggulan Wali Kota Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir. Dalam tujuh bulan terakhir, program ini dinilai berjalan cukup efektif.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang, Fadelan FM, menyampaikan bahwa dari total 540 ton sampah yang dihasilkan setiap hari, sekitar 80,3 persen telah berhasil ditangani oleh Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) yang tersebar di tingkat kelurahan.
“Program ini merupakan terobosan dan yang pertama di Indonesia. Kami yakin bisa mencapai pengelolaan sampah 100 persen pada tahun 2026, lebih cepat dari target nasional yang ditetapkan dalam RPJMN Presiden Prabowo, yaitu 2029,” ujar Fadelan saat diwawancarai baru-baru ini.
DLH mencatat bahwa pengelolaan sampah terbagi menjadi dua kategori, yakni pengurangan dan pengumpulan sampah. Pengurangan dilakukan oleh pemulung serta bank sampah yang mampu menangani hingga 128 ton sampah per hari. Sementara pengumpulan dilakukan oleh LPS, yang kini sudah mengelola 540 ton per hari.
Dari 104 kelurahan yang ada, hanya tiga kelurahan yang belum memiliki LPS. Untuk wilayah ini, pengelolaan sementara ditangani oleh LPS di kelurahan terdekat. Selain itu, pemungutan sampah bagi masyarakat yang bukan pelanggan PDAM juga telah mencapai lebih dari 20 persen.
Meski demikian, DLH masih menghadapi sejumlah kendala, terutama kekurangan armada betor (becak motor pengangkut sampah) dan kurangnya disiplin petugas LPS.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah akan menambah 195 unit betor pada anggaran perubahan 2025. Padahal, idealnya dibutuhkan sekitar 400 unit.
Untuk meningkatkan kualitas layanan, DLH Padang juga membuka layanan pengaduan melalui WhatsApp di 0811-6618-603.
Masyarakat cukup mencantumkan alamat lengkap, status pelanggan PDAM, dan ID pelanggan (jika ada) saat menyampaikan keluhan.
“Kami berharap Padang bisa menjadi model nasional dalam pengelolaan sampah terpadu yang partisipatif dan efisien,” kata Fadelan.
