INGATLAH – Pemerintah Kota Padang Panjang menargetkan kemiskinan ekstrem dapat dituntaskan sepenuhnya pada awal tahun 2026.
Hal tersebut ditegaskan Wali Kota Hendri Arnis dalam rapat koordinasi bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang VIP Balai Kota, Kamis (5/6/2025). Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Allex Saputra.
“Target kita sudah jelas. Awal 2026, tidak boleh ada lagi warga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem. Kita pernah mencapai nol jiwa pada 2022, artinya ini bukan hal yang tidak mungkin,” kata Hendri dalam arahannya.
Untuk mencapai target tersebut, Wako meminta OPD teknis segera menyusun langkah-langkah nyata dan terukur.
Ia mencontohkan pemberian bantuan bibit tanaman produktif seperti cabai dan sawi, bantuan ternak ayam, serta pelatihan keterampilan kerja yang sesuai dengan potensi warga.
“Bila ada warga yang punya keahlian menjahit, fasilitasi pelatihan dan beri bantuan mesin jahit. Tapi jangan hanya menerima bantuan. Harus ada komitmen dari mereka untuk bangkit,” tegas Hendri.
Lebih lanjut, ia menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang bersifat personal dan pemberdayaan warga. Menurutnya, warga penerima bantuan perlu dilibatkan aktif agar menjadi pelaku perubahan dalam kehidupannya.
Data dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) mencatat saat ini masih terdapat 18 Kepala Keluarga (KK), atau sebanyak 102 jiwa, yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem di Kota Padang Panjang. Hendri menekankan, kelompok ini harus menjadi prioritas intervensi dan keluar dari status tersebut sebelum tahun 2026.
“Kita tak boleh hanya bicara program, tapi harus fokus pada hasil. Setiap bantuan harus disertai pendampingan serta komitmen bersama agar warga benar-benar bangkit,” ujarnya.
Dalam rapat yang sama, Kepala Bappeda, Argus Saadah, menyampaikan bahwa evaluasi terhadap program penanganan kemiskinan ekstrem akan dilakukan setiap enam bulan, ditambah dengan evaluasi khusus setiap tiga bulan.
“Melalui evaluasi, kita bisa tahu siapa saja yang sudah berhasil keluar dari kemiskinan ekstrem. Bagi yang belum, akan diminta kesediaannya untuk terus berproses menuju kemandirian. Setelah keluar pun tetap akan dipantau agar tidak kembali jatuh,” jelas Argus.
Selain isu kemiskinan, rapat juga menyinggung persoalan stunting. Berdasarkan data dari aplikasi e-PPGBM, per Mei 2025 terdapat 328 balita yang mengalami stunting dari total 3.446 anak yang diukur, atau sebesar 9,52 persen. Angka ini naik tipis 0,12 persen dibandingkan bulan April lalu yang mencatat 9,40 persen (326 dari 3.467 balita).
Menanggapi kondisi tersebut, Wako Hendri meminta data stunting dianalisis lebih mendalam berdasarkan wilayah kecamatan dan kelurahan, serta melibatkan seluruh elemen mulai dari kelurahan, RT, hingga kader kesehatan.
“Penanganan stunting harus kita tangani dengan keseriusan yang sama. Bedah datanya sampai tingkat terkecil, dan pastikan semua pihak terlibat aktif,” tegas Hendri. (*)
